Program Rumah DP Rp 0 Harus Dievaluasi

Program Rumah DP Rp 0 Harus Dievaluasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tower Samawa yang menjadi rumah hunian pertama Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah di lokasi hunian Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sabtu (31/8/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Erwin C Sihombing / YUD Jumat, 6 Desember 2019 | 10:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengevaluasi program rumah dengan uang muka (down payment/DP) Rp0. Langkah ini penting agar pembangunan tidak sia-sia.

"Ini semua sangat bergantung pada kearifan gubernur. Kalau beliau mau merenungkan dan melihat program ini telah gagal maka ke depan jangan dilakukan lagi," kata Pantas, di Jakarta, Jumat (6/12).

Pantas menyatakan hal itu atas respons keberadaan Rusunami DP Rp 0.

Klapa Village yang masih sepi, atau tidak laku. Pasalnya dari total 780 unit yang tersedia hanya 100 unit yang terjual. Dikhawatirkan keberadaan rusunami DP Rp0 di wilayah lain bakal mengalami nasib serupa.

Setelah membangun Rusunami Klapa Village, DKI bakal membangun rusunami lagi di Cilangkap dan Pulo Gebang. Pengerjaannya masih dilakukan oleh BUMD Sarana Jaya melalui skema penyertaan modal daerah (PMD).

Sementara politisi PDI-P itu berharap program rumah DP Rp0 dialihkan ke program rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah di DKI. Pengerjaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan agar lebih mudah diawasi dewan, tidak lagi menugaskan BUMD.

"Kalau untuk menjawab kebutuhan masyarakat langkah yang lebih tepat adalah mengadakan rusunawa. Kalau rusunami itu menjadi hak milik. Apakah bisa dijamin di tengah jalan nanti tidak dioper, kalau rusunawa itu milik pemerintah bahkan bisa disubsidi," kata Pantas.

Rumah DP Rp 0 menjadi salah satu program unggulan Gubernur Anies. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022, Anies sempat menyatakan bakal membangun rumah DP Rp 0 mencapai 232.214 unit.

Pantas mengakui pihaknya berseberangan dengan kebijakan gubernur mengenai rumah DP Rp 0. Sebab pihaknya menilai tidak ada penggratisan DP karena DKI menalangi uang muka melalui APBD.

Di samping itu, pihaknya melihat rumah DP Rp 0 hanya menyasar masyarakat menengah ke atas bukan masyarakat kecil yang membutuhkan hunian layak. Artinya, rumah DP Rp 0 bukan jawaban dalam penataan kota.

Pihaknya bahkan mempertanyakan mengapa program tersebut harus dikerjakan oleh BUMD bukan oleh dinas terkait. Meskipun Gubernur Anies memiliki hak menugaskan BUMD namun perusahaan yang mengerjakan harus memiliki kapasitas.

"Memang boleh BUMD mendapat penugasan tetapi apakah penugasan itu sesuai dengan core business-nya. Kalau yang mengerjakan BUMD, dewan hanya bisa mengawasi melalui PMD saja, kita tidak bisa mengevaluasi pihak ketiga, bahkan inspektorat juga tidak bisa masuk," bebernya.

Pantas berharap gubernur beserta jajaran tidak sungkan untuk mengevaluasi program rumah DP Rp 0. Terlebih hingga kini gubernur belum memberi penjelasan kepada publik terkait sepinya Klapa Village dan bagaimana solusi penyelesaiannya.

"Sebaiknya dievaluasi. Saya rasa tidak salah mengevaluasi RPJMD karena pembangunan di Jakarta jangan hanya sekadar memenuhi selera publik saja," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan