Pemprov DKI Diminta Jelaskan Secara Detail Urgensi Kebutuhan Komputer

Pemprov DKI Diminta Jelaskan Secara Detail Urgensi Kebutuhan Komputer
Ilustrasi APBD DKI Jakarta ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / AO Minggu, 8 Desember 2019 | 23:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menjelaskan secara detail tentang urgensi kebutuhan sehingga harus menganggarkan Rp 128,9 miliar untuk pengadaan komputer. Penjelasan tersebut pentin agar tidak menjadi pertanyaan dan polemik di publik.

"Dijelaskan ke publik soal detailnya. Jadi, mohon dijelaskan kebutuhannya sehingga dapat dihitung biayanya," ujar pakar internet dan komputer dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Budi Raharjo di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Budi mengatakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) bergantung kepada kebutuhan (requirement) dari aplikasi. Dia mencontohkan, aplikasi yang menggunakan data besar, seperti untuk pemesanan tiket, boleh jadi membutuhkan komputer dengan kemampuan I/O (input/output) yang besar.

"Dengan kondisi seperti itu boleh jadi mainframe-pun masih dibutuhkan," tandas dia.

Budi mengakui memang belum mengetahui detail kebutuhan aplikasi Pemprov DKI Jakarta. Jika pemprov DKI Jakarta mengungkapkan ke publik detail kebutuhannya, maka Budi menyarankan produk yang cocok untuk DKI Jakarta.

"Boleh jadi kebutuhan aplikasi dapat diimplementasikan dengan server-server yang kapasitasnya lebih rendah. Sebagai contoh, kebutuhan di kantor saya saja adalah server-server yang mungkin kalau dihargai sekitar Rp 2 miliar. Ini untuk kebutuhan engineering yang membutuhkan GPU bukan I/O. Jadi, lagi-lagi harus melihat kebutuhannya," kata Budi.

Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, pengadaan komputer tersebut terdiri dari pembelian satu unit komputer, dua unit storage area network (SAN) switch, enam unit server, dan sembilan unitstorage untuk mainframe.

Adapun rincian anggaran pengadaan komputer yaitu, satu unit komputer mainframe Z14 ZR1 seharga Rp 66,6 miliar (dengan PPN), dua unit SAN switch seharga Rp 3,49 miliar (dengan PPN), enam unit server seharga Rp 307,9 juta (dengan PPN) dan sembilan unit storage untuk mainframe seharga Rp 58,5 miliar.

Sebelumnya, anggota komisi C DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza mengungkap adanya anggaran janggal, yakni pengadaan komputer. Anggaran tersebut memiliki nilai yang fantastis sebesar Rp 128,9 miliar.

Hal itu diungkap Anthony saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta di ruang komisi C gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019) siang. Belakangan pemberitaan soal anggaran itu telah tersebar.

Pada rapat lanjutan di hari yang sama, anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi C, Cinta Mega, melayangkan protes kepada Anthony. Cinta Mega menganggap Anthony dengan sengaja menyebar materi rapat ke media.

Anthony dan Mega lantas saling adu argumen di ruang rapat. Setelah itu keduanya ditenangkan oleh Ketua Komisi C Habib Muhamad bin Salim Alatas dengan menskors rapat sampai keesokan harinya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, enggan menanggapi lebih jauh soal polemik keributan antara anggota DPRD DKI Jakarta, karena pengadaan komputer Rp 128,9 miliar. Anies menyerahkan urusan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD DKI.

Anies menganggap perdebatan antara anggota dewan adalah hal yang lumrah. "Biar dibahas DPRD. Itu perdebatan Dewan," ujar Anies di stadion Internasional Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (7/12/2019).

Mengenai anggaran yang dinilai janggal karena nilainya fantastis, Anies juga enggan menanggapinya. Anies menyatakan, saat ini anggaran masih dalam proses pembahasan. "Semuanya sekarang dalam pembahasan," kata Anies.



Sumber: Suara Pembaruan