Perda DKI Tentang Perpasaran Dinilai Sulit untuk Diterapkan

Perda DKI Tentang Perpasaran Dinilai Sulit untuk Diterapkan
Ilustrasi UMKM. ( Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang / Jessica Helena Wuysang )
Carlos KY Paath / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Naik Kelas yang dicanangkan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemkop) diapresiasi sejumlah kalangan. Sebab, program itu dinilai berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2/2018 tentang Perpasaran.

“Program UMKM Naik Kelas itu tepat. Jangan seperti yang tercantum Perda DKI 2/2018 yang mewajibkan pengelola pusat belanja untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20% bagi UMKM dengan gratis. Aturan ini tidak mungkin untuk diterapkan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

“Kalau itu (Perda Perpasaran) bukan naik tingkat, tetapi malah membunuh UMKM yang ada. Keharusan bagi para pengelola pusat belanja menyediakan ruang usaha 20% dan diberikan secara gratis, justru bisa timbulkan persaingan di antara UMKM menjadi tidak sehat,” ujar Stefanus.

Stefanus mengungkapkan, saat ini sudah ada lebih dari 50.000 UMKM yang beroperasi di pusat-pusat belanja, Menurut Stefanus, mal yang ramai saja jangka waktu untuk bisa balik modal atau break event point (BEP) sekitar 10 sampai 11 tahun, bahkan hingga 15-17 tahun. “Jika ditambah kewajiban untuk memberikan ruang usaha 20%, BEP-nya menjadi tak terhingga,” ujar Stefanus.

Para pemilik pusat perbelanjaan, kata Stefanus, sampai berpikir untuk menutup usaha mereka. “Kalau tutup, saya kira, yang dirugikan banyak. Tetapi, yang jelas, aturan itu sulit untuk diterapkan. Di pusat perbelanjaan strata title, semua kios sudah laku terjual. Sementara, untuk leased mall, pengelola memiliki kontrak dengan penyewa dari 5 hingga 10 tahun,” tutur Stefanus.

Stefanus pun menyebut, walau sewa digratiskan dan service charge-nya kecil, gaji karyawan mereka juga mahal. "Apalagi kalau mengikuti jam operasional mal, harus ada tiga shift. Satu kios (UMKM) tentu tidak akan sanggup bayar. Ujung-ujungnya satu orang jaga lima sampai sepuluh konter,” kata dia

Stefanus menyatakan, UMKM sebenarnya dapat bekerja sama dengan pengelola pusat belanja membuat beberapa acara di pusat perbelanjaan. Hal ini menjadi alternatif daripada memberikan tempat gratis bagi UMKM. “(Pameran) itu menjadi kesempatan mereka untuk branding, sehingga kalau dia tidak jualan lagi, orang tetap datang ke rumahnya. Ini lebih mudah dan lebih ringan. Ini yang mesti dijalankan,” ucap Stefanus.

Sementara itu, Ketua DPD APPBI DKI Jakarta, Ellen Hidayat menyatakan, pihaknya menawarkan usulan tentang perlunya membangun sentra UMKM di lima wilayah ibu kota. Di Korea, lanjut Ellen, ada gang yang dulu perumahan, tetapi saat ini dijadikan tempat destinasi pariwisata yang isinya UMKM.

“Nah, bagi kami, kenapa tidak dibuat di lima wilayah (Jakarta),” ujar Ellen.