Ini 12 Catatan DPRD DKI Tentang APBD DKI 2020, Mulai TGUPP, TIM, Hingga Banjir

Ini 12 Catatan DPRD DKI Tentang APBD DKI 2020, Mulai TGUPP, TIM, Hingga Banjir
Suasana Rapat Pembahasan Banggar di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (9/12/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 11 Desember 2019 | 19:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Meski sudah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, DPRD DKI tetap memberikan 12 catatan terkait raperda tersebut untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Achmad Yani mengatakan ada 12 catatan, saran, dan masukan di bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup dan bidang kesejahteraan rakyat.

Dengan rincian, Bidang Pemerintahan ada empat catatan; satu catatan bidang perekonomian; dua catatan di bidang keuangan; dua catatan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup serta empat catatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Empat catatan di Bidang Pemerintahan, dua di antaranya terkait Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Banggar menilai, pertama, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 tahun 2019, keberadaan TGUPP memang diperlukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fungsi TGUPP, di antaranya untuk membantu percepatan penyerapan anggaran dan menampung aspirasi rakyat secara cepat dengan jumlahnya pada tahun 2019 mencapai 67 anggota.

“Jumlah tersebut sesuai keputusan Banggar perlu ada pengurangan menjadi 50 anggota di tahun 2020,” kata Achmad Yani dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Kedua, Agar tupoksi TGUPP lebih terukur, lanjutnya, maka perlu ada evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dan tidak duplikasi dengan tupoksi SKPD atau UKPD.

“Dari hasil pembahasan di komisi, terungkap ada anggota TGUPP yang merangkap jabatan di tempat lain. Untuk itu terhadap anggota TGUPP yang merangkap jabatan dan menerima penghasilan ganda dari sumber PBD agar mengembalikan,” ujar Achmad Yani.

Dua catatan lainnya di bidang pemerintahan adalah DPRD DKI menyetujui anggaran pengadaan untuk penyediaan kendaraan operasioal dan perlengkapan pemadam kebakaran dan anggaran lainnya yang berada di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI.

Serta mendukung rencana bantuan keuangan untuk partai politik di DKI Jakarta yang disepakati sebesar Rp 5.000 per suara dari sebelumnya sebesar Rp 2.400 per suara.

Untuk di bidang perekonomian, Banggar DPRD DKI mengungkapkan pembangunan gedung Taman Ismail Marzuki (TIM) yang akan dilaksanakan tahun Anggaran 2020 masih terdapat berbagai masalah.

“Untuk itu, DPRD DKI mengharapkan sebelum dilanjutkan pembangunan, perlu terlebih dahulu ada moratorium. Dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, eksekutif, dan seniman,” terang Achmad Yani.

Sementara di bidang keuangan, ada dua catatan yang diberikan Banggar. Pertama, target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sekitar Rp 1,35 triliun. Menurutnya, target pajak tersebut masih bisa ditingkatkan. Karena jumlah kendaraan di Jakarta setiap tahun meningkat.

Kedua, keberadaan Badan Pengelola Perparkiran perlu dievaluasi karena hingga saat ini kurang profesional dalam mengelola perparkiran.

Selanjutnya, ada dua catatan di bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Catatan pertama, DPRD DKI mengharapkan permasalahan banjir dan kemacetan menjadi program prioritas dalam APBD DKI pada setiap tahun. Di samping itu, diperlukan adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan BKSP Jabodetabekpunjur.

“Kedua, normalisasi kali yang ada di Jakarta yang berjumlah 13 agar selalu dilaksanakan. Hal ini untuk menghindari banjir, apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan,” jelas Achmad Yani.

Sedangkan di bidang kesejahteraan rakyat ada empat catatan yang diberikan DPRD DKI.

Pertama, DPRD DKI sangat mendukung rencana pembangunan boarding school di Jakarta Utara. Namun seharusnya di setiap wilayah ada boarding school. Apalagi keberadaan boarding school ini untuk membantu rakyat kurang mampu agar dapat bersekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat berprestasi.

Kedua, anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp 97 miliar agar segera dilaksanakan secara profesional dan tepat waktu. Agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Jakarta Utara dan warga DKI Jakarta pada umumnya.

“Ketiga, DPRD DKI menyetujui penyesuaian anggaran dasa wisma dari awalnya Rp 250.000 per bulan per orang menjadi Rp 500.000. Dan keempat, DPRD DKI mengusulkan agar disediakan makam untuk warga di Kepulauan Seribu, karena kebutuhan lahan makan sangat dibutuhkan warga di sana,” jelas Achmad Yani.



Sumber: BeritaSatu.com