Dana Talangan DP Nol Rupiah Dipotong, DKI Sesuaikan Target

Dana Talangan DP Nol Rupiah Dipotong, DKI Sesuaikan Target
Pembangunan rumah susun DP nol rupiah. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 13 Desember 2019 | 13:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI memangkas anggaran dana talangan untuk hunian tanpa uang muka (down payment-DP) nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Karena pemangkasan dana talangan atau anggaran Fasilitas Pembiayaan Rumah tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian target hunian DP Nol Rupiah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Kelik Indriyanto mengatakan awalnya usulan dana talangan sebesar Rp 2 triliun untuk menalangi uang muka sebanyak 2.500 unit. Namun dengan adanya pemangkasan menjadi Rp 500 miliar, maka unit hunian dikurangi menjadi 1.200 unit.

“Ya kita harus menyesuaikan dengan target yang telah ditentukan,” kata Kelik Indriyanto, Jumat (13/12/2019).

Namun, meski terjadi penurunan dana talangan, menurutnya tidak akan mengganggu pembangunan program hunian DP Nol Rupiah. Karena anggaran tersebut hanya untuk dana talangan awal bagi warga yang ingin mendapatkan hunian tersebut.

Sementara itu, Kepala UPT DP Nol Rupiah Dzikran Kurniawan mengatakan dengan adanya pemotongan ini, maka pihaknya akan mencari jalan keluar lewat skema pendanaan yang lebih kreatif.

“Kalau sebelumnya rencana memberikan pinjaman uang muka hunian DP Nol Rupiah dari kita 100 persen untuk kebutuhan perumahan masyarakat, maka dengan adanya pemangkasan anggaran ini, kalau nanti kebutuhannya banyak, dana Rp 500 miliar ini bisa kita blend dengan pihak perbankan nanti, atau pihak-pihak lainnya,” kata Dzikran Kurniawan.

Karena itu, ia meminta warga tidak perlu khawatir terhadap program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini. Ia meminta warga tetap percaya dengan mendaftar sebagai pemohon dalam program ini. Sebab, masih banyak skema pendanaan yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan dana talangan awal.

“Yang penting, anggaran Rp 500 miliar ini akan kita optimalisasi sebaik mungkin. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif. Masyarakat yang kira-kira mampu silhkan mendaftar. Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp500 miliar ini, jangka panjangnya nanti insyaallah bisa kita recover,” jelas Dzikran Kurniawan.

Diharapkannya, skema awal dari anggaran ini mampu merangsang para pengembang untuk mendorong realisasi target pembangunan Rumah DP Nol Rupiah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022, yakni 218.214 unit melalui mekanisme Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan 14.000 unit oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Sumber: BeritaSatu.com