DKI Pastikan Djakarta Warehouse Project 2019 Taati Aturan

DKI Pastikan Djakarta Warehouse Project 2019 Taati Aturan
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah memberikan keterangan tentang penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (13/12/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 13 Desember 2019 | 14:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memastikan pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat telah menaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan Pemprov DKI berkomitmen menjalankan semua peraturan perundangan dan peraturan daerah, termasuk dalam memberikan izin bagi semua pihak yang ingin mengadakan kegiatan di wilayah DKI Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta tentunya akan mengkaji permohonan dari semua pihak yang ingin menggelar suatu kegiatan dengan merujuk pada ketentuan hukum. Bila usulan kegiatan yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum, maka izin akan diberikan,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Untuk kegiatan kepariwisataan, lanjutnya, telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memastikan dalam pelaksanaannya, kegiatan itu menaati aturan-aturan hukum.

Saefullah menilai penyelenggara DWP mengajukan perizinan untuk kegiatan yang memang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan daerah yaitu kegiatan musik. Maka, Pemprov DKI Jakarta memberikan izin.

“Permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melalui rekomendasi teknis, dan izinnya yang sudah diberikan oleh Dinas Penamanam Modal dan PTSP. Kepolisian akan memberikan pengamanan pada penyelenggaraan itu, baik sebelum maupun sesudah kegiatan, sehingga tidak menggangu masyarakat yang lain. Jadi, Satpol PP kita juga kita libatkan, Damkar juga, dan tim kesehatan juga,” terang Saefullah.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Alberto Ali menambahkan pihaknya telah memanggil penyelenggara DWP 2019. Mereka telah memberikan komitmen tertulis yang menyatakan akan taat melaksanakan penyelenggaraan acara sesuai dengan semua ketentuan.

"Pimpinan penyelenggara kami panggil pada 10 Desember untuk menjelaskan acaranya. Penyelenggara telah berkomitmen secara tertulis yang menyatakan bahwa akan taat melaksanakan semua ketentuan,” kata Alberto Ali.

Tidak hanya itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) untuk memastikan acara berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Di antaranya terkait soal alkohol, larangan narkoba serta perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya dan agama.

Bila penyelenggara melanggar semua ketentuan tersebut, maka Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk mencabut izin penyelenggaraan.

“Kami melakukan pengawasan ketat untuk acara DWP. Beberapa hal yang selama ini biasa dilakukan untuk pencegahan terkait narkoba dan minuman keras, dilakukan pengecekan terhadap seluruh pengunjung oleh Polda Metro Jaya dan BNNP,” terang Alberto Ali.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyiagakan personel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta di lokasi kegiatan yang bertugas menjaga penegakan peraturan. Satpol PP Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi secara intensif dengan Polda Metro Jaya dan BNNP selama kegiatan berlangsung.



Sumber: BeritaSatu.com