Anggaran Banjir Dipotong untuk Formula E, Ini Jawaban Anies

Anggaran Banjir Dipotong untuk Formula E, Ini Jawaban Anies
Warga melintasi sejumlah mobil yang terserat arus dan akses jalan hancur pasca banjir yang merendam kawasan Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 2 Desember 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / WBP Jumat, 3 Januari 2020 | 15:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lamba dalam penanganan banjir karena anggarannya dipotong untuk pelaksanaan ajang balap mobil listrik, Formula E.

“Bukan hanya tidak benar. Itu mengarang. Jadi saya rasa tidak perlu. Saya tidak mau komentarin,” kata Anies Baswedan ketika mengunjungi tempat pengungsian korban banjir di Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).

Jakarta Banjir, #shameOnyouFormulaEJakarta Ramai di Twitter

Ia menegaskan sekali lagi, tidak ada pemotongan anggaran penanganan banjir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Ia meminta semua pihak tidak lagi menyebarkan kabar yang tidak benar, sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak perlu.

“Tidak ada (pemotongan). Masyarakat pada saat ini sedang membutuhkan solidaritas. Masyarakat sedang membutuhkan kebersamaan. Apapun pandangan terkait kebijakan, begitu ada ribuan warga terdampakan banjir, justru saatnya kita bersama-sama solid meringankan beban saudara kita,” terang Anies Baswedan.

Update Banjir Jakarta, Ini Jalan-jalan yang Masih Tergenang

Sesudah bencana banjir ini selesai, lanjutnya, baru bersama-sama mendiskusikan terkait kebijakan. “Tetapi perlu saya sampaikan bahwa kami di Pemprov DKI Jakarta akan terus all outmemastikan penanganan yang terbaik,” tukas Anies Baswedan.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com dari web resmi DKI, apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran penanganan dan pengendali banjir selama masa kepemimpinan Anies Baswedan mengalami penurunan.

Anggaran penanganan banjir berada di dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Dalam APBD DKI 2018, anggaran penanganan dan pengendali banjir dialokasikan sebesar Rp 2 triliun di Dinas SDA DKI, maka pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp 1,75 triliun. Kemudian menurun kembali dalam APBD DKI 2020 yang dialokasikan hanya sebesar Rp 1,48 triliun.

Penurunan anggaran penanganan dan pengendalian banjir turut dipertanyakan fraksi-fraksi DPRD DKI dalam pembahasan anggaran. Seperti, anggota Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak yang menilai belum ada keseriusan dari Pemprov DKI dalam melanjutkan program normalisasi atau naturalisasi 13 sungai. Fraksi PDIP melihat selama dua tahun ini, progres normalisasi atau naturalisasi tidak menunjukkan kemajuan sama sekali.

“Selan itu, sodetan Kali Ciliwung ke BKT (banjir kanal timur), waduk dan dinding laut di pantura pencegah rob atau abrasi pantai belum ada kemajuannya. Karena itu, kami meminta Pemprov DKI terus melanjutkan kegiatan pengendalian dan penanganan banjir di Jakarta pda tahun depan,” kata Jhonny Simanjuntak.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin. Fraksinya melihat masih banyak kali dan waduk atau situ yang tidak berfungsi mengendalikan air pada musim hujan. “Waduk yang mengalami penyempitan dan tidak berfungsi segera dilakukan normalisasi. Seperti Rawa Badung dan Waduk Pondok Ranggon. Waduk atau situ yang sudah dinormalisasi juga perlu didorong memiliki multifungsi tidak hanya sebagai resapan air,” kata Mohammad Arifin.



Sumber: BeritaSatu.com