Walhi: Mengatasi Banjir Perlu Belajar dari Sejarah

Walhi: Mengatasi Banjir Perlu Belajar dari Sejarah
Seorang guru membersihkan meja pascabanjir yang merendam SMA Negeri 8 Jakarta di Bukit Duri, Tebet, Jakarta, Sabtu (4/1/2020). Data Kemendikbud menyebutkan per 3 Januari 2020 terdapat 290 sekolah terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 201 sekolah terendam banjir dan 89 sekolah mengalami gangguan pada akses menuju sekolah. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Maria Fatima Bona / RSAT Minggu, 5 Januari 2020 | 12:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yaya Nur Hidayati mengatakan, mengatasi banjir Jakarta terlebih dahulu harus menganalisa apa penyebabnya secara komprehensif dan tidak parsial. Hal ini harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Begitu juga  faktor ekologis dan sosialnya.

“Selain itu perlu belajar dari sejarah, mengapa cara yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil efektif,” ujar Nur saat dihubungi SP, Sabtu (4/1/2020).

Diungkapkan konsep selama ini seperti betonisasi, sebenarnya belum terbukti bisa mengatasi banjir secara menyeluruh, karena solusi ini parsial yaitu hanya menangani akibat akumulasi air di Jakarta tanpa melihat salah satu sebabnya, yaitu di hulu atau daerah-daerah penyangga sekitar Jakarta.

Menurut Nur, mengatasi banjir di DKI Jakarta atau daerah Jabodetabek tidak akan efektif jika tidak melibatkan pemerintah daerah sekitar.

Dalam hal ini, Nur mengatakan, pemerintah pusat seharusnya berpikirnya lebih luas, bukan hanya fokus di wilayah terdampak seperti Jabodetabek. Pemerintah pusat seharusnya bisa menjadi pihak yang mengkoordinasikan pemda yang mempunyai hubungan dengan banjir di wilayah Jabodetabek, karena sungai-sungai yang ada di Jabodetabek mengalir lintas provinsi.

“Kalau pemerintah pusat hanya fokus di Jabodetabek atau bahkan Jakarta saja, maka itu menurunkan level pemerintah pusat hanya seperti pemerintah provinsi. Kalau pemerintah daerah bisa dikoordinasikan, maka bisa dicari solusi yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir,” ujar Nur.

Nur menuturkan, pemda seharusnya juga melakukan evaluasi kebijakan di daerah masing-masing. Sebab terjadinya banjir ini pada dasarnya cara paling efektif mengurangi aliran permukaan adalah membuatnya terserap ke dalam tanah.

“Nah sekarang lihat luasan bidang serapan di setiap daerah, apakah memadai? Kalau 80% daerah sudah tertutup beton atau bangunan, bagaimana air hujan bisa terserap. Maka pemda atau pemprov bisa membuat kebijakan, mengevaluasi bangunan-bangunan, dan mewajibkan mereka membuat daerah serapan. Ruang terbuka hijau juga penting dipastikan adanya,” imbuh Nur.

Ditambahkan apabila masih ada aliran run-off yang belum terserap, maka penting memiliki sistem drainase yang memadai. Dalam hal ini, pemda/pemprov bisa melakukan perbaikan-perbaikan, dan memastikan saluran tersebut bekerja dengan baik dan tidak terjadi penyumbatan akibat sampah dan lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan