Solusi Banjir Jabodetabek: Lebarkan Sungai

Solusi Banjir Jabodetabek: Lebarkan Sungai
Warga memantau tinggi permukaan air sungai Ciliwung yang melintasi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat 26 April 2019 ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Herman / Maria Fatima Bona / Bhakti Hariani / Heri Soba / AB Sabtu, 4 Januari 2020 | 17:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menyiapkan program penanganan banjir di wilayah Jabodetabek yang terus dikerjakan sampai sekarang, mulai dari wilayah hulu, tengah, dan hilir. Salah satu program tersebut adalah pelebaran sungai.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Data yang ada menunjukkan lebar 13 sungai di Jakarta terus menyusut. Sungai Ciliwung yang semula memiliki lebar sedikitnya 35 meter sampai 50 meter, sekarang tinggal 20 meter sampai 30 meter, bahkan ada yang kurang dari 10 meter. Sungai-sungai lain yang semula memiliki lebar sekitar 20 meter, kini berkurang hingga tinggal enam meter sampai tujuh meter.

Program penanganan banjir di wilayah hulu dilakukan dengan menuntaskan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Proses pembebasan lahan telah selesai sekitar 90 persen dan pembangunannya mencapai 45 persen.

Penanganan banjir di wilayah tengah dilakukan lewat normalisasi atau naturalisasi sungai “Mau namanya naturalisasi atau normalisasi, sama saja. Semua butuh dilebarkan. Di video Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Red) juga sama, dilebarkan kemudian dibikin supaya penampung air lebih banyak,” katanya.

Untuk pelebaran sungai, Basuki mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut berkolaborasi untuk pengadaan tanah. “Pemprov tugasnya adalah bebaskan lahan. Kami membangun. Itu Kolaborasinya,” kata Basuki.

Meski sejumlah pihak menyebut normalisasi sungai belum efektif mengatasi banjir, Basuki mengatakan hal itu harus dilihat secara terperinci. Sebelumnya, Basuki menyatakan dari 33 kilometer panjang Sungai Ciliwung yang harus dinormalisasi, sekitar 16 kilometer telah selesai dilakukan. Hasilnya, wilayah di sisi sungai yang telah dinormalisasi tidak kebanjiran.

Basuki enggan membahas lebih jauh tentang perdebatan mengenai istilah normalisasi dan naturalisasi sungai. “Itu harus dilihat detail. Harus lihat skemanya. Saya enggak mau debatlah. Saya tidak dididik untuk berdebat,” tegasnya.

Kemudian, pihaknya juga membuat sudetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Basuki meyakini aliran air 60 meter kubik per detik yang melewati proyek itu akan sangat membantu mengurangi debit banjir.

“Penyelesaian proyek ini juga sangat bergantung kepada Pemprov DKI terkait proses pembebasan lahan,” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kata Basuki, telah bertemu warga di wilayah yang akan disudet dan ada titik terang mengenai pembebasan lahan di sana.

Di wilayah hilir, pemerintah membangun tanggul laut pengaman pantai Jakarta melalui proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang hingga kini terus berjalan.

Untuk mengantisipasi datangnya banjir akibat tingginya curah hujan yang diprediksi masih akan terjadi, Basuki mengatakan telah menerjunkan 280 pegawai Kempupera ke 180 titik banjir yang telah dipetakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencari tahu penyebab banjir pada hari pertama 2020.

“Dua hari ini mereka survei penyebab banjirnya. Di Kemang Pratama, ada dua (tanggul) yang jebol. Di tempat lain misalnya, ada pompa yang rusak. Kami akan menginventarisasi, Senin akan kita kerjakan untuk mengejar tanggal 11,12,13,14,15 Januari yang katanya mau jadi (puncak musim hujan). Kita akan persiapan di situ," kata Basuki.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kempupera, Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan saat ini lebar sungai di Jakarta sekitar 8 meter sampai 15 meter. Upaya pelebaran sungai akan dilakukan hingga menjadi 35 meter sampai 50 meter.

Upaya selanjutnya yang dilakukan Kempupera adalah melakukan pembangunan sudetan untuk membantu mengurangi debit banjir di Sungai Ciliwung dengan mengalihkan 60 meter kubik per detik debit air ke Banjir Kanal Timur (KBT). Untuk percepatan pelaksanaan sudetan dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang telah diajukan perbaikan penetapan lokasi dari Kempupera melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Desember 2019. Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter.

Terkait progres pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Ditjen Sumber Daya Air, Bambang Hidayah menjelaskan progres pembangunan fisik Bendungan Ciawi telah mencapai 44 persen, sementara Bendungan Sukamahi 35 persen. Progres pembebasan lahan di Bendungan Ciawi telah mencapai 91,12 persen dan Bendungan Sukamahi 90,31 persen. Pembangunan kedua bendungan itu diharapkan selesai pada akhir 2020.

Bambang menyampaikan, tanpa bendungan, debit air di Sungai Ciliwung mencapai 365 meter kubik per detik. Dengan adanya bendungan, debit air bisa menjadi 253,25 meter kubik per detik atau terjadi penurunan hingga 30,6 persen, sehingga debit air di Pintu Air Manggarai bisa turun 11,9 persen dari 655,03 meter kubik per detik menjadi 577,05 meter kubik per detik.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Firdaus Ali menyatakan penanganan rencana strategis banjir Jabodetabek sudah ada sejak 2013. Namun, rencana tersebut tidak mudah direalisasikan karena melibatkan banyak unsur pemerintah daerah.

Program normalisasi sungai di Jakarta seharusnya sudah selesai sejak 2017, khususnya untuk Sungai Pesanggrahan, Angke, Krukut, dan Ciliwung. Namun, saat ini terhenti di kilometer 13 dari total 33 kilometer yang harus diselesaikan.

"Gubernur DKI Jakarta keukeuh maunya naturalisasi, bukan normalisasi. Ini konsep yang hingga kini tidak bisa kami pahami, meski sudah berulang kami pelajari,” tuturnya.

Firdaus yang telah berpengalaman dalam dunia yang berkaitan dengan air selama 32 tahun ini menyatakan normalisasi adalah cara tepat untuk mengembalikan kapasitas tampung atau angkut badan air, sehingga mampu mengalirkan air sesuai tampungan badan sungai.

“Sungai harus dilebarkan. Pinggirannya nanti diturap beton, lalu dasar sungai dikeruk dan dibersihkan. Sempadan sungai juga harus bersih dari hunian. Ini tentu membutuhkan pembebasan lahan,” katanya.

Bangun Infrastruktur
Di Istana Kepresidenan, Jumat (3/1/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal dengan sejumlah menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Presiden Jokowi memerintahkan Menpupera Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur pencegah banjir di Jakarta.

Basuki Hadimuljono menjelaskan rencana induk pengendalian banjir Jakarta sudah ada sejak 1973 yang disusun dengan bantuan Netherland Engineering Consultant (Nedeco) Belanda. Rencana induk tersebut kemudian ditinjau kembali JICA pada 1997 dan 2007.

“Di sini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan antara Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Banjir Kanal Timur sudah dampaknya. Kelapa Gading kan sekarang relatif enggak kebanjiran,” kata Basuki kepada wartawan seusai mengikuti rapat internal.

Dikatakan, debit Kali Ciliwung saat ini mencapai 570 meter kubik per detik. Sebelum dilakukan normalisasi, kapasitas Sungai Ciliwung dengan lebar antara 10 meter sampai 20 meter hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik. Dengan kondisi itu, kapasitas tampung Kali Ciliwung harus dibesarkan, termasuk dengan membuat sudetan ke Banjir Kanal Timur yang mampu mengalirkan air 60 meter kubik per detik.

“Dengan mengalirkan 60 meter kubik per detik, beban di Manggarai atau di hilir akan menjadi lebih kecil. Bapak Presiden mengarahkan (pembangunan infrastruktur pencegah banjir, Red) tetap lanjutkan,” katanya.

Untuk melakukan normalisasi, Basuki menyatakan telah menyiapkan rumah susun di Pasar Rumput untuk menampung warga yang tinggal di bantaran. Sekitar 800 keluarga harus dipindahkan dari bantaran kali sebelum normalisasi dilakukan.

Hingga Februari
Di tempat yang sama, Kepala BNPB Doni Monardo menyatakan sesuai informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) curah hujan tinggi diperkirakan akan tetap berlangsung sampai Februari mendatang. Terkait hal itu, Presiden Jokowi telah menugaskannya untuk menjalin kolaborasi dengan pihak terkait untuk meminimalisasi jumlah korban.

“Bapak Presiden menugaskan kembali kepada kami untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin di daerah agar kolaborasi antara pusat dan daerah, serta didukung oleh TNI-Polri serta segenap unsur-unsur pendukung lainnya termasuk relawan hendaknya menjadi satu kekuatan yang bisa melakukan berbagai upaya, baik itu pencegahan dan mitigasi,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta masyarakat yang ada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) diimbau untuk waspada dan siap dievakuasi apabila terjadi banjir. “Kita sangat berharap bahwa ketegasan dari para pemimpin di daerah sampai dengan tingkat kepala desa atau lurah, mampu mengingatkan masyarakatnya agar tidak lagi berada di tempat yang sangat berisiko,” tegas Doni.

Presiden, lanjut Doni, juga meminta seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diaktifkan kembali, bukan hanya di tingkat provinsi, juga di kabupaten/kota, terutama DKI Jakarta.

Fokus ke Warga
Di tempat terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mengunjungi warga terdampak banjir yang masih berada di tempat penampungan sementara di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).

Seusai melakukan peninjauan, awak media bertanya tentang penanganan banjir yang akan dilakukan Pemprov DKI agar tidak terulang kembali. Menurut Anies, saat ini yang menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta adalah pemulihan fasilitas umum serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak banjir selama di pengungsian.

“Alhamdulillah jadi siang hari ini, saya bersama jajaran mengunjungi satu dari ada 109 tempat yang saat ini digunakan sebagai tempat penampungan sementara. Di Rumah Susun Rawa Buaya ini, ada lebih dari 1.300 warga yang berada di tempat ini. Mereka berasal dari wilayah sekitar sini yang masih tergenang dengan banjir,” katanya.

Saat ditanya tentang normalisasi dan naturalisasi sungai, Anies Baswedan kembali menegaskan bahwa pihaknya sedang dalam penanganan korban akibat bencana banjir. Sesudah selesai, baru didiskusikan langkah selanjutnya yang akan dikerjakan untuk penanganan dan pengendalian banjir di Jakarta.

“Pada fase ini, prioritas kita adalah penyelamatan, menjaga kesehatan selama warga berada di tempat pengungsian. Itu prioritas utamanya. Pada saat ini, kita konsentrasi pada soal penanganan korban akibat bencana banjir. Sesudah ini semua selesai, baru kita diskusikan tentang apa yang akan dikerjakan, termasuk perdebatan itu. Saat ini warga membutuhkan dukungan bantuan dan itu yang kita konsentrasikan,” tegasnya.

Meski banjir telah berangsur-angsur surut, tetapi warga belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Selama mereka belum kembali ke rumah, maka Pemprov DKI akan menyiapkan kebutuhan pokok warga.

“Itu yang kita lakukan dan proses fasilitasi ini terus terjadi di semua tempat (pengungsian, Red),” ujar Anies Baswedan.
Agar bantuan kepada korban banjir merata dan tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan puluhan organisasi kemanusiaan. Dengan demikian, distribusi bantuan logistik lebih terkoordinasi dan tidak terjadi penumpukan di satu tempat, sementara di tempat pengungsian lain kekurangan bantuan logistik.

Tak Dieksekusi
Sementara itu, pakar tata ruang Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyebutkan berbagai kajian tata ruang dan konsep untuk mencegah bencana untuk kawasan hulu sungai Ciliwung-Cisadane, Jawa Barat, sudah ada. Sayangnya, sistem pengambilan keputusan yang tidak holistik dan tidak konsisten menyebabkan sebagian besar konsep yang sudah digagas tidak bisa dieksekusi.

Bencana banjir yang terjadi saat ini adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah. Namun, persoalan mendasar dan terus berulang sejak dua dekade terakhir untuk kawasan strategis, seperti di kawasan Puncak, Bogor dan Cianjur, Jawa Barat, adalah mekanisme pengambilan keputusan yang tidak tuntas.

“Ada banyak ahli dan kajian yang sudah dibahas, tetapi tidak ada tindak lanjut,” katanya.

Dia mengakui bahwa tidak mudah untuk membuat keputusan yang melibatkan berbagai daerah dan terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Setiap solusi untuk mencegah bencana banjir pasti melibatkan koordinasi antardaerah dan terkait pemerintah pusat.

Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme atau lembaga yang menjadi payung koordinasi atas berbagai kebuntuan yang terjadi. “Jadi semacam otorita atau apa pun namanya yang menjadi terobosan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.

Sebenarnya, kata Ernan, ada payung hukum penataan ruang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur). PP tersebut sudah menetapkan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu. Namun, sampai saat ini belum ada aturan operasional atau lembaga eksekutor yang punya kewenangan untuk menindaklanjuti PP tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Yaya Nur Hidayati mengatakan upaya mengatasi banjir Jabodetabek harus dilakukan komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.

Pemerintah pusat, lanjutnya, seharusnya berpikir lebih luas, bukan hanya fokus pada penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Pemerintah pusat seharusnya menjadi pihak yang mengoordinasikan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan banjir.

Pemerintah daerah seharusnya juga melakukan evaluasi kebijakan di daerah masing-masing dalam mengatasi banjir. “Kalau 80 persen daerah sudah tertutup beton atau bangunan, bagaimana air hujan bisa terserap? Pemda harus membuat kebijakan untuk mengevaluasi bangunan-bangunan dan mewajibkan mereka membuat daerah serapan dan ruang terbuka hijau,” katanya. 

*Berita ini telah dimuat Suara Pembaruan edisi Sabtu, 4 Januari 2020.



Sumber: Beritasatu.com, Suara Pembaruan