SP JICT Menolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II

SP JICT Menolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II
Ilustrasi Serikat Pekerja (SP) JICT Menolak Privatisasi Pelabuhan JICT Jilid II. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 8 Januari 2020 | 09:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, diminta bersikap tegas terhadap privatisasi jilid II pelabuhan petikemas nasional terbesar, Jakarta International Container Terminal (JICT), kepada Hutchison Hong Kong.

Baca: Pelindo II Bantu Korban Banjir di Jakarta dan Bekasi

Baca: Pelindo II dan Pelabuhan Los Angeles Jalin Kemitraan Strategis

Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) JICT, Hazris Malsyah, menguraikan sejumlah alasan mengapa privatisasi JICT perlu ditolak.

"Proses privatisasi JICT tidak transparan dan merugikan negara. Hal ini telah dibuktikan auditor negara BPK lewat laporan hasil audit investigasi,” kata Hazris dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (8/1/2020).

Hazris menguraikan, privatisasi JICT telah melanggar berbagai aturan dan merugikan negara setidaknya Rp 4,08 triliun. Bahkan dalam laporan BPK, pihak Hutchison turut terlibat atas kerugian negara tersebut.

Sampai saat ini, privatisasi tanpa alas hukum ini masih terus dijalankan oleh Hutchison dan Pelindo II di JICT dengan manuver dan dalih-dalih yang tidak berdasarkan hukum.

Baca: Sekar JICT Sesalkan Proses Hukum Karyawan Dipolitisasi

Baca: Holding Pelabuhan Diharapkan Terwujud Tahun Depan

Menurut Hazris, Menteri BUMN Erick Thohir harus bersikap tegas terhadap mereka yang bermain di area abu-abu atas nama investasi.

"Jangan sampai Menteri BUMN justru menjadi bagian dari hal yang terlihat seperti konspirasi global untuk penguasaan JICT sebagai aset strategis bangsa,” urainya.

Hazris menambahkan, pelabuhan nasional penting dikelola secara mandiri terutama pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia seperti JICT. Pelabuhan ini telah dikelola oleh Hutchison Hong Kong sejak tahun 1999 dan habis kontraknya di tahun 2019.

"Dalam hal alih teknologi sudah sangat cukup. Lagi pula secara SDM, teknologi dan hal lainnya, pelabuhan ini sangat bisa dikelola oleh bangsa sendiri. Tidak ada urgensi kontrak Hutchison diperpanjang di JICT,” tegasnya.

Baca: Mendorong Kiprah JICT di Tengah Persaingan Global

Baca: Rieke Dukung Erick Tohir Perbaiki Tata Kelola BUMN

Sejak tahun 2014, kata Hazris, Serikat Pekerja telah menolak privatisasi JICT bukan karena anti-investasi asing, namun lebih karena prosesnya tidak transparan dan demi kemandirian nasional. Terlebih, para pekerja telah memberikan produktivitas terbaik bagi JICT sehingga pelabuhan ini menjadi salah satu yang terbaik di Asia.

"Saatnya Menteri BUMN Erick Thohir mengambil sikap tegas untuk melindungi kepentingan bangsa dengan segera mengembalikan JICT ke pangkuan ibu pertiwi,” pungkas Hazris.



Sumber: BeritaSatu.com