Didukung 7 Fraksi, Pembentukan Pansus Banjir Menguat

Didukung 7 Fraksi, Pembentukan Pansus Banjir Menguat
Personel Brimob Polda Metro Jaya dikerahkan untuk membantu korban banjir Jabodetabek. ( Foto: ANTARA )
Erwin C Sihombing / FER Jumat, 10 Januari 2020 | 19:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) penyelesaian banjir di Jakarta semakin menguat lantaran didukung tujuh fraksi di DPRD DKI. Mereka berkomitmen bekerja untuk memastikan gubernur memiliki konsep yang matang dalam menangani persoalan banjir tanpa diselingi agenda politik yang lain.

Banjir Jakarta Bukti Lemahnya Birokrasi Ibu Kota

"Semua ketua fraksi telah komitmen bakal bekerja lurus. Objektif dan profesional," kata Ketua Fraksi Golkar DKI, Basri Baco, di Jakarta, Jumat (10/1).

Ketujuh fraksi yang sepakat membentuk pansus banjir adalah Golkar, Nasdem, PKB-PPP, Demokrat, PSI, PDI-P dan PAN. Basri menyebut terbuka kemungkinan fraksi lainnya bakal merapat untuk mendukung pansus.

"Gerindra sebentar lagi bakal bergabung, karena pansus tidak memiliki kepentingan politik lain kecuali menyelesaikan masalah banjir. Kalau partai lain tidak bergabung tentu masyarakat mempertanyakan keberpihakan mereka," ungkapnya.

Anies Ubah SOP Peringatan Dini Banjir

Basri turut meyakini pansus bakal terbentuk tidak lama lagi. Setelah seluruh prosedur usulan dilalui dan dibawa ke sidang paripurna, pansus banjir bakal bekerja efektif dalam enam bulan. Pansus bakal memanggil banyak pihak untuk menyelidiki penyebab banjir dan menyusun solusi penanganannya.

Dia juga tidak mau ambil pusing dengan adanya tudingan pansus hanya sebatas wacana saja yang bakal menghilang seiring pergantian musim. Namun, Basri mengakui, kerja pansus nantinya tidak mudah.

Pihaknya ingin membentuk rumusan penanganan banjir sekaligus memastikan penyebab utamanya. Rekomendasi pansus banjir nantinya bisa menjadi panduan gubernur dan DPRD dalam menyusun program kerja.

Anies Diminta Tidak Politisasi Banjir dan Fokus Kerja

Rekomendasi tersebut juga bisa dijadikan pegangan bagi publik DKI untuk mengukur kualitas calon gubernur. Setidaknya dalam kampanye pemilihan gubernur, publik bisa mengetahui siapa figur yang memahami permasalahan banjir.

"Kalau kita tahu apa masalahnya kita bisa menganggarkannya untuk 2021. Tahun 2022 bisa dianggarkan kembali dan 2023 Jakarta bebas banjir. Artinya kami juga mendukung kerja gubernur," jelas Basri.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Nasdem, Jupiter, menegaskan, pansus tidak bertujuan untuk menjatuhkan Gubernur Anies. Pansus ingin mengetahui prosedur penanganan banjir di Jakarta sekaligus mengevaluasi mekanismenya.

"Jadi pansus ini bukan dilatari perasaan benci terhadap Pemprov DKI atau ketidaksukaan terhadap personal dengan gubernur. Ini harus dicatat," kata Jupiter.

Di tempat terpisah, anggota Tim Advokasi Korban Banjir Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma mengatakan, pihaknya telah menerima sekitar 600 aduan gugatan warga kepada gubernur terkait banjir kali ini.

Dari 186 pelapor, pihaknya menghitung total kerugian sementara yang dialami warga DKI akibat banjir mencapai Rp43,32 Miliar. Nilai kerugian warga terbesar menembus angka Rp 8,7 miliar sedangkan yang terkecil Rp 890.000.

"Nilai Total kerugian dari para pelapor telah mencapai Rp 43,32 Miliar," ungkap Alvon.



Sumber: Suara Pembaruan