Bima Arya: Soal Banjir, Kerja Sama Antarwilayah Kurang Maksimal

Bima Arya: Soal Banjir, Kerja Sama Antarwilayah Kurang Maksimal
Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pihak sekolah memperketat pengawasan sekolah, baik SLTP maupun SLTA mengantisipasi kekerasan terhadap siswa baru.
Vento Saudale / DAS Rabu, 15 Januari 2020 | 20:53 WIB

Bogor, Beritasatu.com -  Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, peran Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) dalam mengelola permasalahan daerah penyangga Ibu Kota,  termasuk banjir, kurang maksimal.

"Harus ada format baru," kata Bima Arya dalam Ekspose Hasil Kajian Perluasan Wilayah di Balai Kota Bogor, Rabu (15/1/2020).

Bima Arya mencontohkan penanganan banjir pada awal 2020. “Isunya selalu sama, kejadiannya sama, penyebabnya sama. Begitu banjir besar, dikumpulin semua (kepala daerah) oleh Pak Jokowi. Baru kemudian diutak-atik lagi. Ini tidak bisa seperti ini. Ini karena tidak ada mekanisme yang kokoh, koordinasinya,” kata Bima Arya.

Kata dia, harus ada format baru, harus ada tatanan baru. Bima Arya menyebut, masalah ini bukan soal Bogor Raya atau antara Kotamadya Bogor dan Kabupaten Bogor, tetapi urusan antarwilayah yang harus terintegrasi  tertama dalam hal kebijakan.

Ditambahkan, persoalan penanganan banjir Jabodetabek hanyalah sebagian permasalahan. Permasalahan lain yang memerlukan  koordinasi antara lain  sistem transportasi, atau pelayanan kesehatan, bahkan dampak dari pemindahan Ibu Kota di masa mendatang.

Terkait Hasil Kajian Perluasan Wilayah, menurut Bima Arya, usulan kajian itu akan disampaikan ke lembaga, kementerian dan ke Presiden. "Bila ada kesempatan,” kata Bima.

Sementara, peneliti senior Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Ernan Rustiadi memaparkan, dalam konteks perencanaan tata ruang BKSP Jabodetabekjur faktanya bukan lembaga koordinasi yang cukup kuat.

“Dalam formulasi perencanaan tata ruang sudah ada Perpres 54/2008. Tapi itu hanya perencananya. Yang mengimplementasikan, mempraktikkan, dan mengawasi, tidak ada,” paparnya.

Karena itu, kata Ernan, idealnya sudah ada kajian baru terkait konsep wilayah Jabodetabekjur. Salah satunya pembentukan Provinsi Bogor Raya. Dalam kajian itu Ernan melakukan pemetaan terhadap potensi sekaligus juga memotret prospek dan peluang  kawasan Bogor Raya, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Cianjur.

"Kajian juga meliputi aspek politis, administrasi dan lain-lainnya. Bagaimana tata kelola yang ideal, apakah perlu pemekaran termasuk apa dampaknya ketika Ibu Kota pindah dari Jakarta. Penelitian (Bogor Raya) ini baru tahap awal. Tahap berikutnya, nanti kita gambarkan secara komprehensif ada penelitian beberapa tahap lagi,” papar Ernan.



Sumber: BeritaSatu.com