Anggota DPRD DKI Minta PKL Baru Sabang Ditempatkan di Thamrin 10

Anggota DPRD DKI Minta PKL Baru Sabang Ditempatkan di Thamrin 10
Ilustrasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 16 Januari 2020 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam program revitalisasi Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menjadikan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata kuliner. Direncanakan akan ada penataan pedagang kali lima (PKL) di kawasan tersebut.

Dikhawatirkan akan ada penambahan PKL baru yang akan menggusur keberadaan PKL lama yang telah puluhan berdagang di sana.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anzani mengatakan Pemprov DKI tidak boleh meniadakan keberadaan PKL lama yang sudah puluhan tahun berusaha di kawasan tersebut.

Ia mengusulkan lebih baik PKL baru yang akan menjadi bagian dari rencana penataan kawasan Sabang dipindahkan ke kawasan Thamrin 10, Jakarta Pusat yang merupakan kawasan kuliner yang baru diresmikan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.

“Di Sabang ini, kita tahu sudah lama. Bahkan salah satu, nasi padangnya saja dari tahun 1958. Mereka bayar pajak. Mereka kontribusi ke DKI dan sebagainya. Jadi saya enggak ngomong mana yang harus diprioritaskan, tapi kita tahu sejarahnya seperti itu faktanya. Jadi kalau ada PKL yg baru dateng lebih baik ditempatkan di Thamrin 10 atau kawasan lain lah. Itu bagus juga. Justru lebih rapi,” kata Zita Anjani, Kamis (16/1/2020).

Dengan begitu, lanjutnya, pengusaha dan PKL lama di kawasan itu tidak kehilangan usahanya akibat program revitalisasi tersebut. Dikhawatirkan kalau dibiarkan PKL baru ada di sana maka makin menumpuk PKL menjadi satu dengan pengusaha lainnya dan parkiran. Akhirnya, muncul preman lagi di sana.

“Jadi PKL baru boleh, tapi harus ada tempatnya. Jadi enggak boleh jalanan yang memang sudah ada usahanya, nanti tiba-tiba ada PKL. Kita bukan anti PKL, justru kita mau menghidupkan PKL, tetapi harus ditata,” ujar Zita Anjani.

Kalau PKL baru dibiarkan masuk begitu saja, ujar Zita, dikhawatirkan kondisi Sabang yang sudah ramai dan penuh dengan PKL, akan semakin sesak. “Ya sudah crowded jangan tambah crowded lagi. Nanti kenapa? Kalau sudah ada PKL crowded. Ada mobil, ada motor pasti ada preman. Nah kalau sudah ada preman, sudah enggak aman. Orang enggak bakal mau datang ke situ. Siapa yang rugi? PKL rugi, pengusaha rugi, semuanya rugi,” terang Zita Anjani.

Ditegaskannya, DPRD DKI bukan menolak penataan trotoar di Jalan Sabang. Justru mendukungnya. Hanya saja, penataannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat ada wilayah yang bisa dan tidak bisa ditata.

“Penataannya boleh, tapi harus dilihat segi komprehensifnya. Ada wilayah-wilayah yang bisa kayak Thamrin 10, seperti di Jalan Jenderal Sudirman itu cakep. Tapi ada juga wilayah yang punya segi historis yang kuat, kaya Jalan Jaksa. Itu kalau mau dibikin trotoar bagaimana caranya?,” jelas Zita Anjani.



Sumber: BeritaSatu.com