Pertahankan WTP, Anies Minta SKPD DKI Tuntaskan Masalah Aset

Pertahankan WTP, Anies Minta SKPD DKI Tuntaskan Masalah Aset
Anies Baswedan. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 21 Januari 2020 | 15:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menuntaskan masalah aset yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertahun-tahun.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat memberikan arahan pada acara "Kick Off Meeting Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019" di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/2/2020).

LKPD Tahun 2019 ini segera diserahkan ke BPK untuk dilakukan audit keuangan. Dan diharapkan, BPK kembali memberikan opini tertingginya kepada Pemprov DKI, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tadi arahan umum mengenai langkah-langkah untuk menyusun laporan keuangan. Karena tanggal 13 Maret 2020 kita akan memulai penyerahan kepada BPK dan tanggal 27 Januari 2020 akan kick off,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (21/2/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menargetkan LKPD Tahun Anggaran 2019 kembali meraih predikat opini WTP. Apalagi, selama dua tahun berturut-turut, Pemprov DKI berhasil meraih opini WTP dari BPK RI.

Ditegaskannya, pentingnya mempertahankan WTP ini akan berpengaruh juga pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran. “Dan saya akan buat ini (pengerjaan LKPD) terhubung dengan TKD, Penyelesaiannya nanti akan berhubungan dengan TKD dan akan dihubungkan ke seluruh staf sehingga konsekuensinya kepada semua, bukan hanya kepala,” ujar Anies Baswedan.

Selanjutnya, Anies Baswedan juga menyarankan kepada seluruh jajarannya untuk membuat tim khusus sebagai langkah percepatan penyelesaian LKPD sesuai dengan ketentuan. Mengingat tahun ini batas akhir penyelesaian LKPD lebih maju daripada tahun sebelumnya.

“Kalau perlu buat tim percepatan penyelesaian LKPD, jadi ada tim khusus yang terdiri dari pribadi yang menurut Bapak, Ibu berkompeten. Kita tinggal eksekusi dan saya minta sampaikan kepada jajaran untuk all out mempertahankan WTP, dan bagi SKPD yang mengalami reorganisasi tetap harus dituntaskan pengerjaannya,” terang Anies Baswedan.