Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah

Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah
Foto dari ketinggian suasana revilitasasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / CAH Kamis, 23 Januari 2020 | 12:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Revitalisasi Monas belum mendapatkan izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengajukan perizinan.

"Bisa saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) Setya Utama, Kamis (23/1/2020).

Menurut Setya, izin itu bukan dikeluarkan dari Kemsetneg, tetapi Komisi Pengarah. Hal itu sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

DKI Tegaskan Kontraktor Revitalisasi Monas Tak Lakukan Wanprestasi

"Mungkin bisa dibaca di sana (Keppres) tentang Komisi Pengarah dan badan pelaksana tugasnya apa saja. Ada enam kementerian kalau enggak salah, sekretaris komisi pengarah itu sendiri Pak Gubernur, merangkap sebagai ketua badan pelaksana," jelas Setya.

Mengacu Pasal 4 Kepres 25/1995 diatur mengenai susunan keanggotaan Komisi Pengarah yang terdiri antara lain atas menteri sekretaris negara sebagai ketua merangkap anggota, menteri pekerjaan umum, dan gubernur DKI Jakarta.

Anies Janji Akan Presentasikan Lengkap soal Penebangan Pohon di Monas dan MRT

Setya tidak menanggapi spesifik ketika disinggung perlunya revitalisasi dihentikan karena belum adanya izin Komisi Pengarah. Sebab, Keppres tidak mengatur mengenai itu. Setya hanya menyatakan, Komisi Pengarah segera membahas persoalan tersebut.

Pembangunan di kawasan Medan Merdeka yang sudah mengantongi izin yaitu proyek moda raya terpadu (MRT) fase II rute Bundaran HI-Kota. 



Sumber: Suara Pembaruan