Pengamat: Revitalisasi Monas Layak Dibatalkan

Pengamat: Revitalisasi Monas Layak Dibatalkan
Foto dari ketinggian suasana revilitasasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu 19 Januari 2020. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Erwin C Sihombing / FER Kamis, 23 Januari 2020 | 17:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya Pemprov DKI merevitalisasi kawasan Monas semakin membuat heboh setelah diketahui program revitalisasi yang diiringi dengan menebang ratusan pohon di Monas belum mendapat izin dari pemerintah pusat.

Walhi Jakarta Minta Penataan Monas Dihentikan

Padahal, Keppres 25/1995 mengamanatkan pembangunan kawasan Monas harus mendapat izin dari Komisi Pengarah yang diketuai Mensesneg.

Pengamat perkotaan, Nirwono Joga menilai, Pemprov DKI harus patuh pada ketentuan tertinggi dalam merevitalisasi Monas bukan berpedoman pada ketentuan di bawahnya. Merevitalisasi tanpa melalui izin jelas tindakan ceroboh yang bisa diinvestigasi. Kasus ini kembali menunjukan perencanaan pembangunan di DKI sangat lemah.

"Kedudukan keppres lebih tinggi dari pergub. Monas sebagai daerah Ring 1, maka wajib ada koordinasi antara Pemprov DKI dengan pusat, termasuk perijinan dari mensesneg," kata Nirwono, di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Revitalisasi Monas Belum Izin Komisi Pengarah

Dalam mengatasi persoalan tersebut, Nirwono menilai, Pemprov DKI sebaiknya membatalkan program revitalisasi Monas dan DPRD DKI menginvestigasi kejanggalan-kejanggalan di dalam proses tersebut sekaligus menyisir kegiatan pembangunan yang tidak tepat sadaran.

"DPRD harus melakukan investigasi terhadap hal-hal yang dianggap melanggar tersebut, termasuk proses perizinan dari Mensesneg," katanya.

Dimulai Era Bang Yos

Menurut Nirwono, upaya merevitalisasi Monas pernah dilakukan pada masa Gubernur Sutiyoso dengan melakukan pemagaran agar pedagang kaki lima (PKL) tidak mangkal di sana sekaligus menjaga keamanan.

Bang Yos pula yang melakukan penanaman pohon-pohon koleksi dari nusantara di kawasan Monas, termasuk membangun kandang rusa yang sempat membuat publik heboh.

KPK Tolak Laporan Revitalisasi Monas PSI

Pada zaman Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Monas juga direvitalisasi dengan membangun air mancur menari yang menelan biaya mencapai Rp 26 miliar. Sedangkan pada masa Gubernur Jokowi maupun Ahok hanya melakukan perawatan dan pemeliharaan Monas.

Nirwono menilai, revitalisasi Monas pada masa Bang Yos maupun Foke relatif kondusif lantaran pihak DKI mampu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Pada masa Anies, munculnya masalah revitalisasi Monas tanpa melalui izin menandakan macetnya komunikasi antara DKI dengan pusat.

"Anies tidak bagus lobinya ke pusat. Apalagi, banyak kebijakan Anies yang cenderung berseberangan dengan pusat," tegas Nirwono Joga.



Sumber: Suara Pembaruan