Polemik Banjir Jakarta, Kepala Sekretariat Presiden Angkat Bicara

Polemik Banjir Jakarta, Kepala Sekretariat Presiden Angkat Bicara
Kondisi underpass Kemayoran, Jakpus masih tertutup genangan air setinggi 5 meter, Sabtu (25/1/2020). ( Foto: Antara )
Novy Lumanauw / Lenny Tristia Tambun / WBP Minggu, 26 Januari 2020 | 19:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bekerja sama dengan semua pihak mengatasi banjir Jakarta serta menghentikan polemik di media massa. Ajakan itu disampaikan Heru menyusul banjir di underpass Kemayoran, Jakarta.

Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah di DKI Jakarta pada sejak Jumat (24/1/2020) pagi mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Selain underpass Kemayoran, daerah yang terendam adalah Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati (Depan Hotel Park Cawang).

“Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalau pun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, atau pun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” kata Heru kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Curah Hujan Jakarta Jumat Tidak Seekstrem 1 Januari 2020

Heru mengatakan, sebenarnya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekadar membantu,” ujar Heru Budi Hartono.

Pernyataan ini disampaikan Heru sekaligus menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa wilayah Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara dan Pemerintah DKI Jakarta sudah membantu. "Jadi begini, kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretariat Negara, tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan (26/1/2020).

Genangan 5 Meter di Underpass Kemayoran Lebih dari 24 Jam Belum Surut

Lebih lanjut Heru menegaskan bahwa salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir,” ujar Heru Budi Hartono.

Heru juga mengatakan bahwa dirinya tidak asal berbicara karena semula di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas antara lain menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan dan juga tata air. “Karena cukup beratnya tugas Dinas PU maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air atau DSDA. Artinya Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka, maka dibentuklah DSDA,” ucap Heru Budi Hartono.

Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan dan bahkan pada beberapa tahun yang lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir. “Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” ujar Heru Budi Hartono.

Heru menambahkan bahwa setiap pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada dibawah tanggungjawab Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” kata Heru Budi Hartono.



Sumber: Investor Daily