Sistem Drainase di Jakarta Dinilai Tidak Normal

Sistem Drainase di Jakarta Dinilai Tidak Normal
Banjir merendam kawasan Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Rabu (1/1/2020). Banjir tersebut disebabkan tingginya curah hujan serta buruknya sistem drainase di kawasan tersebut. (Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja)
Carlos Roy Fajarta / FER Minggu, 26 Januari 2020 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sekaligus pakar hidrodinamika Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin menyebutkan, sistem drainase di Jakarta tidak normal sehingga mudah tergenang banjir.

Genangan di Cikini Disebabkan Saluran Air Tersumbat

"Kondisi sistem drainase di Jakarta sekarang ini tidak normal. Kalau mau kita normalkan sekalipun, ruangannya tidak ada. Kita memang butuh saluran air yang besar, tapi apa iya harus bongkar banyak tempat di Jakarta?" kata Muslim Muin, di Jakarta, Minggu (26/1/2020).

Muslim mengatakan, program gerakan lumbung air (Gela) menjadi salah satu masukan yang disampaikannya sebagai bagian dari anggota TGUPP kepada seluruh jajaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Sejak saya masuk TGUPP di SDA sejak 2018. Setelah banjir Katulampa bulan April. Saya bilang ke Pak Anies, kondisinya seperti ini. Tidak ada pilihan lain, kita harus menangkap dan meresapkan air, dan sisanya dibuang perlahan. Saya presentasi ke mereka biar semua paham. Saya keliling Sudin dan Dinas, saya lihat drainase," jelas Muslim Muin.

DKI Dinilai Perlu Terapkan Program Tangkap Air Hujan

Menurutnya, banyak sistem drainase di Jakarta tidak normal. Misalnya, kata Muslim, ada tiga drainase besar masuk drainase kecil, dan ada pompa besar memompa ke saluran kecil di daerah industri.

"Padahal, idealnya mereka membuat sumber resapan sendiri. Pada umumnya masyarakat mau lingkungannya kering secepatnya padahal salurannya tidak ada. Naturalisasi itu keharusan, normalisasi itu kepaksaan," tegasnya.

"Solusinya sederhana meski saya ditertawakan orang. Model-model hidrodinamika saya berupa pengendali dan penghitung aliran air sudah dipakai di Australia dan sejumlah negara lainnya di berbagai proyek," tambah Muslim Muin.

Dinas SDA Bantah Pasukan Biru Tak Optimal

Untuk Jakarta, lanjut Muslim Muin, solusinya tidak bisa lagi air dialirkan yang seharusnya menggunakan pompa. "Kalau kita buat masing-masing memompa, saluran drainase-nya tidak akan cukup atau tidak ada, sehingga meluap," jelasnya.

Muslim Muin juga mencermati masih murahnya harga air PDAM serta masih minimnya pengawasan penggunaan air tanah membuat masyarakat tidak memiliki kemauan untuk menadah air hujan yang sebenarnya memiliki kualitas baik dan seharusnya ditampung.

"Prinsipnya Gela ini ada talang, di tampung terlebih dahulu di taman-taman yang ada. Konsepnya seperti ini setiap industri, hotel pusat perbelanjaan harus mau memiliki tempat penampungan air nya masing-masing. Perlu digarisbawahi bahwa program ini digenangkan di daerah-daerah terbuka, bukan di daerah permukiman penduduk," pungkas Muslim Muin.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan