Menteri LHK Sebut Revitalisasi Monas Salah Prosedur

Menteri LHK Sebut Revitalisasi Monas Salah Prosedur
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / MPA Selasa, 28 Januari 2020 | 20:01 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan dari sisi prosedur sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, pembangunan revitalisasi Monumen Nasional (Monas) telah salah.

“Kita lagi lakukan pemeriksaan. Jadi dari sisi prosedur saja ada kesalahan. Nanti didalam prosedur Keppres Nomor 25 tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas, itu tidak sesuai prosedur,” kata Siti Nurbaya Bakar seusai Ratas di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Karena adanya kesalahan prosedur tersebut, Kementerian LHK akan masuk untuk mendalami pelaksanaan revitalisasi Monas. Termasuk mendalami pekerjaan fisik yang mengorbankan 191 pohon dari aspek lingkungan.

“Itu tidak sesuai prosedur. Karena kelihatannya pekerjaan fisik yang sudah menebang pohon itu, dari aspek lingkungan juga sedang didalami secara keahlian dalam kaitannya dengan apakah ini masuk pada kerusakan lingkungan,” ujar Siti Nurbaya Bakar.

Tidak hanya itu, Kementerian LHK juga sudah menurunkan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk mengumpulan fakta dan data terkait kegiatan revitalisasi Monas. Tim Ditjen Gakkum Kementerian LHK ini turun ke lapangan untuk melihat mekanisme perencanaan lingkungan revitalisasinya.

“Mereka sudah turun ke lapangan untuk melihat izin kegiatan yang direncanakan untuk revitalisasi Monas itu dalam kegiatan apa. Ada atau enggak pemberitahuannya, ada atau enggak mekanisme perencanaan lingkungannya. Nah kalau itu bermasalah, semua bisa kena pasal (sanksi),” terang Siti Nurbaya Bakar.

Ia sendiri mendukung tindakan tegas dari Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Barat, yaitu memberhentikan sementara pembangunan Revitalisasi Monas yang sedang dikerjakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Pak Mensesneg kan sudah minta sebagai komisi pengarah, revitalisasi Monas dihentikan,” tuturnya.

Terkait penebangan 191 pohon, Siti Nurbaya Bakar akan melihat dari sisi undang-undang lingkungan hidup. Kalau memang Pemprov DKI melakukan kesalahan, bisa dikenakan sanksi administratif atau teguran.

“Tapi ya tergantung hasil pemeriksaannya kalau ada indikasi indikasi pelanggarannya dan kelihatan pelanggarannya menurut pasal apa ketentuan apa sanksinya pasti ada,” ucap Siti Nurbaya Bakar.



Sumber: Suara Pembaruan