Ondel-ondel Jadi Sarana Ngamen, Kadisbud: Menyakitkan bagi Etnis Betawi

Ondel-ondel Jadi Sarana Ngamen, Kadisbud: Menyakitkan bagi Etnis Betawi
Ondel-ondel beraksi dalam detik-detik malam pergantian tahun baru 2016 di Bundaran HI, Jakarta Pusat, 1 Januari 2016. ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Yustinus Paat / WBP Kamis, 13 Februari 2020 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Kebudayaan DKI, Iwan H Wardhana menilai pemanfaatan kesenian Betawi ondel-ondel menjadi sarana mengamen atau mengemis menyakitkan bagi masyarakat Betawi. Pasalnya, kesenian ondel-ondel merupakan salah satu dari delapan ikon budaya Betawi yang perlu dilestarikan.

"Ondel-ondel itu jelas tidak dibuat untuk mengamen atau mengemis, itu menyakitkan hati, melukai orang yang memiliki etnis kebetawian termasuk saya," ujar Iwan H Wardhana di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Budayawan Nilai Ondel-ondel Keliling Merusak Citra Betawi

Iwan prihatin melihat fenomena maraknya ondel-ondel dijadikan sarana mengamen. Keprihatinan juga diungkapkan Komisi E DPRD DKI Jakarta saat Disbud Pemprov DKI berkunjung ke Komisi E. Untuk itu, pemprov dan DPRD sepakat melakukan pembinaan, pemahaman, dan memberikan fasilitas bagi para seniman dan sanggar kesenian ondel-ondel di Jakarta.

"Kami lebih mengintensifkan kegiatan yang bersifat menfasilitasi para seniman dan sanggar, bukan orang-orang yang mengamen untuk kelestarian ondel-ondel," ungkap Iwan H Wardhana.

PKS Dukung Pembinaan Kesenian Ondel-ondel

Lebih lanjut Iwan mengatakan Peraturan Daerah DKI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menyebutkan secara jelas fungsi Pemprov DKI dalam melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelestarian budaya Betawi termasuk ondel-ondel. Menurut dia, mengamen atau mengemis bukan merupakan bagian dari upaya melestarikan ondel-ondel.

"Kalau sampai menjadikan ondel-ondel itu sebagai sarana mengamen apalagi mengganggu lalu lintas, jalanan, mengarahnya ke mana? Apakah ke Perda 4 Tahun 2015 tentang Kelestarian Kebudayaan Betawi? Tidak. Tetapi itu bagian dari (mengganggu) ketertiban umum dan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial," pungkas Iwan H Wardhana.



Sumber: BeritaSatu.com