Pemprov DKI Bantah Manipulasi soal Rekomendasi Formula E di Monas

Pemprov DKI Bantah Manipulasi soal Rekomendasi Formula E di Monas
Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (15/11/2019). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 15 Februari 2020 | 08:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) membantah melakukan pembohongan publik atau manipulasi atas rekomendasi penyelenggaraan balapan Formula E di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Pemprov mengaku bahwa yang terjadi hanya kesalahan penulisan atau pengetikan nama tim yang memberikan pertimbangan diperbolehkan Monas jadi arena balapan Formula E.

"Kagak ada (manipulasi)," kata Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balaikota DKI Jakarta, Jumaat (4/2/2020).

Saefullah mengakui hal tersebut hanya kesalahan atau kekeliruan pengetikan nama tim yang memberikan rekomendasi dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Mensesneg M Praktino selaku Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Menurut dia, kesalahan tersebut bukan bentuk manipulasi.

"Kesalahan itu kan siapa saja bisa salah. Harusnya kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja," tandas.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam suratnya ke Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg), M Praktikno menyebutkan bahwa pelaksanaan Formula E di Monas memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta.

"Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di Kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan 20 Januari 2020 nomor 93/-1.853.15 tentang Penyelenggaraan Formula E pada 20 Januari 2020 lalu," kata Anies sebagaimana dikutip dalam salinan surat Anies ke Mensesneg yang diterima Beritasatu.com, Rabu (12/2/2020).

Dalam surat bernomor 61/-1.857.23 tertanggal 11 Februari 2020 itu, Anies juga menegaskan, pihaknya akan menaati Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan mengikuti semua rekomendasi Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan ajang ini.

"Penyelenggara akan melaksanakan dan mentaati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sesuai dengan empat butir hal yang perlu diperhatikan sebagaimana dimuat dalam surat persetujuan dimaksud," ungkap Anies.

Sementara, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta Mundardjito mengaku tak merekomendasikan pegelaran Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hal ini berbeda dengan surat dari Gubernur Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno.

"Saya nggak tahu, kita nggak bikin, saya kan ketuanya,” kata Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Terkait rekomendasi itu, Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta sudah memberi penjelasan. Disbud mengakui tak melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Tindakan itu berbeda dengan isi dalam surat Gubernur Anies Baswedan ke Mensesneg.

Lantaran hal tersebut, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendatangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) Kamis (13/2/2020) untuk melaporkan dugaan manipulasi surat rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI terkait persetujuan penyelenggaraan Formula E di Monas.

Dalam surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Mensesneg Pratikno selaku ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka per tanggal 11 Februari 2020, ada beberapa poin yang diduga dimanipulasi oleh Anies Baswedan.

Pertama, lanjut Prasetio Edi Marsudi, dalam surat bernomor 61/-1.857.23 perihal Tindak Lanjut Persetujuan Komisi Pengarah atas Penyelenggaraan Formula E Tahun 2020 di Kawasan Medan Merdeka, tertulis dalam rangka menjaga kelestarian dan cagar budaya kawasan Medan Merdeka, Pemprov DKI telah memperoleh rekomendasi dari TACB DKI yang dituangkan dalam surat Kepala Dinas Kebudayaan.

Namun ketika dikonfirmasi, ternyata Ketua TACB DKI Mundardjito menyatakan tidak pernah memberikan rekomendasi tersebut. Bahkan ia tidak pernah menandatangani surat rekomendasi terkait penyelenggaraan Formula E di Monas.

“Monas itu ada sejarah. Kami tidak mau menghambat yang namanya kegiatan internasional Formula E. Tetapi kami sebagai Ketua DPRD DKI dan fraksi kami melihat ada manipulasi lagi. Seakan-akan Ketua TACB Pak Mundardjito ini mengiyakan, padahal belum dikonfirmasi. Nah ini juga yang saya tanyakan kepada Pak Sesneg, kenapa diperbolehkan,” kata Prasetio Edi Marsudi di kantor Kemsetneg, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).



Sumber: BeritaSatu.com