Soal Formula E di Monas, Pemprov DKI Belum Penuhi Syarat

Soal Formula E di Monas, Pemprov DKI Belum Penuhi Syarat
Pekerjaan proyek ujicoba pengaspalan jalan di Monas untuk lintasan sirkuit Formula E yang berada di media sosial, Sabtu (22/2/2020). (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Yustinus Paat / RSAT Kamis, 27 Februari 2020 | 17:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta bisa saja merasa sudah mengantongi persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Komrah) soal penggunaan kawasan Monumen Nasional untuk perhelatan Formula E pada 6 Juni 2020 mendatang. Namun persetujuan Komrah tersebut diiringi oleh empat persyaratan sesuai ketentuan undang-undang.

Salah satunya, kata anggota Tim Asistensi Komrah Bambang Hero Saharjo adalah kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pasalnya, kawasan Monas termasuk dalam cagar budaya yang perlu dilestarikan.

“Syaratnya jelas, penggunaan kawasan Monas harus tunduk pada undang-undang cagar budaya," kata Bambang di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Bambang menyebutkan dua hal yang harus dipenuhi pihak Pemprov DKI dan penyelenggara Formula E, PT Jakarta Propertindo. Pertama, kata dia, studi kelayakan dari lembaga kredibel sehingga hasilnya bisa obyektif.

"Kedua, apakah sudah ada rekomendasi dari TACB (Tim Analisis Cagar Budaya) Nasional? Sebab Monas ini cagar budaya peringkat nasional," tandasnya.

Studi kelayakan dan rekomendasi TACB tersebut, menurut Bambang, merupakan ketentuan undang-undang wajib dipenuhi. Karena itu, kata dia, pemerintah DKI maupun penyelengara even Formula E tidak bisa langsung melompat pada tahapan lain sebelum mengantongi dua hal tersebut.

”Apalagi langsung uji coba pemasangan aspal di atas cobblestone tanpa kajian. Dan hasil pemeriksaan kami bersama tim penegakan hukum dari KLHK, Selasa (25/2/2020), uji coba itu meninggalkan bekas aspal yang menempel di sela-sela cobblestone dan goresan-goresan bekas alat berat di atasnya,” terang dia.

Pihak Jakpro selaku penyelenggara Formula E melakukan uji coba pengaspalan di kawasan Monas pada hari Sabtu (22/2/2020) dan kemudian dikelupas pada hari Selasa(22/2/2020). Berdasarkan rilis dari Jakpro, rencananya dari 6,8 hektare areal cobblestone, 3,2 hektar di antaranya akan dilakukan pengaspalan.

“Jika untuk uji coba 60 meter persegi saja meninggalkan bekas rusak dan tempelan aspal yang cukup banyak, bisa dibayangkan nanti efeknya jika hampir separuh kawasan monas dilapisi aspal di atasnya” ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor ini.

Penggunaan kawasan Monas ini memang belum bisa dikatakan memenuhi syarat. Apalagi kemudian muncul kesimpangsiuran soal surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DKI.

TACB DKI membantah mengeluarkan surat rekomendasi. Dinas Kebudayaan kemudian meralat surat itu dengan menyatakan bahwa rekomendasi yang mereka peroleh adalah dari Tim Sidang Pemugaran (TSP), bukan dari TACB.

”Sampai sekarang Gubernur DKI belum mengirimkan surat klarifikasi secara tertulis kepada Komisi Pengarah. Kami tetap minta soal studi kelayakan dan rekomendasi TACB dipenuhi terlebih dulu,” pungkas Bambang.

Sebelum Komrah telah menyetujui penyelenggaraan Formula E di Monas. Hal ini disampaikan Mensesneg M Praktikno selaku Ketua Komrah dalam surat nomor B-3/KPPKMM/02/2020 tertanggal 7 Februari 2020. Dalam surat tersebut, Komrah meminta Pemprov harus menaati empat poin, yakni pertama, dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Kedua, pemprov diharuskan menjaga, kelestarian vegetasi pepohonan dan kebersihan  lingkungan di kawasan Medan Merdeka.

Ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka. Dan keempat, melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengakui analisis dampak lingkungan (Amdal) penyelenggaraan Formula E di Monas masih dalam proses pengerjaan.

"Ini kan lagi proses Amdal lalin (lalu lintas), itu kan untuk bagaimana nggak mengganggu lalin," ujar Dwi di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

 



Sumber: BeritaSatu.com