Ombudsman Duga Ada Maladministrasi dalam Izin Revitalisasi Monas dan Formula E

Ombudsman Duga Ada Maladministrasi dalam Izin Revitalisasi Monas dan Formula E
Pekerjaan proyek ujicoba pengaspalan jalan di Monas untuk lintasan sirkuit Formula E yang berada di media sosial, Sabtu (22/2/2020). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 28 Februari 2020 | 14:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menduga terjadi maladministrasi dalam perizinan revitalisasi Monas dan pemanfaatan kawasan Monas untuk penyelenggaraan Formula E Jakarta. Ombudsman menilai proses perizinan tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan dugaan maladministrasi ini tidak hanya dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga oleh Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka (Komrah) yang diketuai Mensesneg M Praktikno. Karena itu, kata Teguh, pihaknya akan segera memeriksa Pemda DKI dan Komrah terkait dugaan maladministrasi itu.

"Kita akan segera melakukan pemeriksaan terkait revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Monas dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya tersebut sebagai ajang balapan Formula E. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan karena adanya dugaan Maladministrasi dalam perizinannya," ujar Teguh dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (28/2/2020).

Teguh mengakui bahwa Kawasan Cagar Budaya Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Namun, kata dia, karena ada Keppres Nomor 25 Tahun 1995 maka persetujuan untuk penataan dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Monas berada di Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

Baca juga: Soal Formula E di Monas, Pemprov DKI Belum Penuhi Syarat

"Jadi, persetujuannya tidak di tangan gubernur sebagaimana cagar budaya dan kawasan cagar budaya lain yang tercatat sebagai aset daerah. Sebagai Kawasan Cagar Budaya, maka seluruh perizinan penataan di kawasan tersebut tunduk pada regulasi tersebut (Keppres 25 Tahun 1995)," tandas dia.

Kemudian Teguh mengungkapkan dugaan maladministrasi dalam proses perizinan revitalisasi Monas dan pemanfaatkan Monas untuk Formula E. Pertama, kata dia, Pemprov DKI Jakarta ditenggarai melakukan proses revitalisasi Kawasan monas dengan mengabaikan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 11/2010.

Pasal 80 tersebut menyatakan revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

"Tindakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan revitalisasi tanpa persetujuan dari Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka merupakan dugaan maladministrasi dari aspek formil. Sementara secara substantif, keluarnya persetujuan dari Komisi Pengarah harus sesuai dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 11/2010," jelas dia.

Menurut Teguh, Komrah juga patut diduga melakukan maladministrasi. Pasalnya, surat persetujuan dari Komrah seharusnya memperhatikan hasil kajian. Karena itu, kata Teguh, pihaknya bakal memanggil Komrah untuk meminta keterangan soal persesuaian antara dasar penerbitan surat persetujuan tersebut dengan kewajiban untuk melakukan kajian terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan di dalam UU Nomor 11/2010.

"Dugaan maladministrasi bahwa revitalisasi tersebut dilakukan tanpa proses kajian terlihat dari dugaan pelanggaran penebangan pohon di kawasan tersebut yang belum mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan terjadinya penebangan tanpa alasan yang jelas dan kemudian dikoreksi dengan penanaman kembali" terang dia.

Baca juga: Metode Pengaspalan Formula E, Jakpro Belum Putuskan

Selain hal tersebut, lanjut Teguh, betonisasi di Kawasan Cagar Budaya Monas dalam proyek revitalisasi telah merusak lanskap (bentang darat) kawasan tersebut. Perubahan bentang darat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan kawasan cagar budaya.

"Perubahan tersebut jika tanpa kajian bukan saja melanggar Pasal 80 ayat (1) di tapi juga Pasal 86 UU Nomor 11/2010 yang menegaskan bahwa pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan," kata dia.

Formula E

Lebih lanjut, Teguh mengatakan pihaknya menduga terjadi maladministrasi dalam persetujuan kawasan Monas menjadi arena balapan Formula E. Menurut dia, dugaan tersebut dilakukan oleh Tim Sidang Pemugaran (TSP) Provinsi DKI yang telah menyampaikan rekomendasi mereka terkait Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Monas sebagai tempat arena Balap Formula E.

"Kami menduga, Tim Sidang Pemugaran tidak merujuk pada Pasal 86 UU 11/2010 yang mewajibkan adanya kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan," ungkap dia.

Namun, tambah Teguh, dugaan maladministrasi tersebut menjadi lebih tampak karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh TSP pada tanggal 27 Januari 2010. Kemudian dikutip secara backdate oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta saat mengajukan persetujuan kepada Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka pada tanggal 20 Januari 2020.

"Merunut pada surat persetujuan yang disampaikan oleh Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka kepada Pemprov DKI, kami menduga telah terjadi maladministrasi dalam proses penerbitannya. Persetujuan tersebut didasarkan pada rekomendasi yang secara formil sudah salah," ujar dia.

Baca juga: Polemik Aspal Formula E, DKI Tunggu Hasil Laboratorium

Namun yang lebih memperkuat adanya dugaan maladministrasi dalam keluarnya surat persetujuan tersebut, menurut Teguh, karena Komisi Pengarah memberikan persetujuan dengan syarat Pemprov DKI Jakarta mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam UU 11/2010 Tentang Cagar Budaya.

"Komisi Pengarah seharusnya tidak mensyaratkan itu di dalam persetujuan, tapi seharusnya mereka melakukan pengujian terhadap usulan dari Pemprov DKI Jakarta apakah sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang tersebut minimal ada bukti bahwa mereka memiliki kajian terhadap lingkungan dari pemanfaatan cagar budaya tersebut," pungkas Teguh.

Sebagaimana diketahui, Kawasan Cagar Budaya Monas merupakan aset Pemprov DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya. Ada dua cagar budaya di satu wilayah yang sama yaitu; Monumen Nasional (Monas) dengan No Regnas: RNCB.19930329.05.000755 berdasarkan SKS Penetapan: SK Gubernur No 4-75 tahun 1993 pada no 17 dan Lapangan Merdeka/Monas dengan No Regnas: RNCB.20050425.04‘000496 dengan SKS Penetapan SK Menteri No PM.13/PW.007/MKP/05 dan SK Gubernur No 47S tahun 1993 pada No 19.

Monas masuk ke dalam Kategori Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) UU 11/2020 Tentang Cagar Budaya yang menyatakan Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografls yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang Ietaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sebagai kawasan, maka keseluruhan wilayahnya merupakan cagar budaya yang harus dilindungi.



Sumber: BeritaSatu.com