Dinas Citata Masih Hitung Denda Proyek Revitaliasi Monas

Dinas Citata Masih Hitung Denda Proyek Revitaliasi Monas
Sejumlah pekerja masih meyelesaikan pekerjaan penataan taman dalam revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Hotman Siregar / RSAT Rabu, 11 Maret 2020 | 19:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Wiwit Djalu Adji menyatakan, proses revitalisasi Monumen Nasonal (Monas) sisi selatan masih terus berlangsung. Atas keterlambatan pengerjaan proyek  tersebut, kontraktor akan dikenai denda sesuai aturan yang berlaku.

“Kami lagi hitung dendanya. Denda itu akan dikembalikan ke kas daerah,” ujar Wiwit ketika ditemui di Dinas Teknis Jatibaru Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Wiwit mengaku telah mengintruksikan kepada kontraktor untuk mempercepat penuntasan revitaliasi Monas. Dia mengakui, keterlambatan pengerjaan akibat adanya penghentian pekerjaan karena persoalan izin dari Sekretariat Negara.

“Kan sempat dihentikan ya. Saya itu yang membuat pekerjaan sempat terhenti beberapa hari ini,” katanya.

Ketika ditanya kenapa revitaliasi Monas tak kunjung selesai sekalipun sudah ada penambahan kontrak kerja 50 hari sejak awal tahun 2020, Wiwit mengatakan, semua itu wewenang pejabat pembuat komitmen (PPK). Masalah teknis di lapangan, kata dia, ada yang mengawasi.

Pelaksanaan revitalisasi Monas yakni Plaza Selatan awalnya direncanakan hanya 50 hari kalender sesuai dengan kontrak kerja dengan kontraktor. Artinya, revitalisasi itu akan selesai pada akhir Desember 2020.

Namun dua bulan sejak akhir masa kontrak selesai, revitalisasi Monas tak kunjung tuntas juga. Proyek revitalisasi Monas memiliki pagu anggaran sebesar Rp 147.981.559.831 dan harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp 71.332.886.130.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya memastikan revitalisasi kawasan Monas sisi selatan rampung sesuai target pada Februari 2020.

Sebelumnya, Direktur eksekutif dari Indonesian Corruption Obesrver (InaCo) Order Gultom mengatakan, pelaksanaan revitalisasi Monas adalah tahun tunggal. Seharusnya proyek itu selesai pada tahun anggaran 2019 lalu.

“Kini pekerjaan tersebut sudah sangat molor, melampaui perpanjangan 50 hari kalender. Tidak ada tindakan pemutusan kontrak pemenang kontrak. PT  Bahana Prima Nusantara KSO PT Hagitasinar Lestarimegah. Saya kira ini adalah suatu keanehan dan bentuk persekongkolan,” ungkap Order.

Sepatutnya, kata Order, jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan setelah perpanjangan 50 hari hari kalender, maka kontrak diputus. Dan perusahaan pelaksana dimasukkan dalam daftar hitam.

Menurut Order, pekerjaan penataan Monas, sarat dengan pemborosan anggaran. “Ini proyek sangat berlebihan dan pemborosan sangat jelas di proyek itu.  Jika ditotal mulai dari pasir urug hingga pemasangan andesit, tebalnya mencapai 68 centimeter. Inilah yang membuat penataan Monas menelan anggaran yang sangat fantastis,” katanya.

Ia juga meragukan semua item-tem pekerjaan di revitalisasi Monas dilaksanakan sesuai volume. “Tim kami sudah teliti pekerjaan di sana. Sangat jelas perencanaan penataan Monas sangat kental dalam merongrong keuangan Permprov DKI Jakarta,” katanya.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil kontraktor Monas dan Kadis Citata Pemprov DKI Jakarta. Salah satu fungsi dewan sebagai pengawas akan meminta penjelasan kenapa proyek itu tak kunjung tuntas.

Belum lagi, pada akhir 2019, Dinas Citata sudah mencairkan tagihan revitaliasi Monas sebesar Rp 39 miliar. Padahal, disinyalir pekerjaan proyek pada Desember 2020 belum sampai 50 persen,

Oleh karena itu, Justin menyayangkan lambannya penegak hukum dalam memproses kontraktor Monas. Sebab, sejak awal proyek revitalisasi Monas sangat sarat dengan persekongkolan.

“Kami di DPRD sudah ada pembicaraan akan memanggil kontraktor revitatalisasi Monas ini. Banyak hal yang belum jelas, seperti halnya Dinas Citata belum menunjukkan perikatan kontrak pertamanya, perpanjangan, dan dendanya,” ujar Justin.



Sumber: BeritaSatu.com