Gugatan Banjir Jakarta 2020 Diterima

Gugatan Banjir Jakarta 2020 Diterima
Banjir di Jakarta, Sabtu 8 Februari 2020. ( Foto: Antara )
Carlos Roy Fajarta / BW Selasa, 17 Maret 2020 | 14:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ketua Panji Surono menerima gugatan yang diajukan 312 korban banjir Jakarta di PN Pusat, Selasa (17/3/2020).

Gugatan banjir 1 Januari 2020 tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam penetapan, majelis hakim menerima dan menetapkan bahwa gugatan banjir Jakarta 2020 diterima secara sah sebagai gugatan class action.

Gugatan diajukan melalui lima orang wakil kelas yakni Elisha Kartini T Samon (wakil kelas Jakarta Barat), Tri Agus Arianto (Jakarta Timur), Sari Anum Sitepu (Jakarta Selatan), Alfius Christono (Jakarta Utara), dan Syahrul Partawijaya (Jakarta Pusat).

Dalam penetapan, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan, gugatan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action.

Dalam perma itu memuat, jumlah korbannya massal, bahwa bada 312 orang menjadi korban banjir Jakarta 2020. Kemudian, ada kesamaan peristiwa atau fakta hukum secara substansial antara wakil kelas dengan anggota kelasnya. Dalam gugatan ada juga kesamaan fakta peristiwa, antara lima orang wakil kelas dengan 307 korban banjir lainnya.

Gugatan tersebut diajukan oleh 312 orang warga Jakarta yang menjadi korban banjir kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

“Kami menganggap gubernur melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai gubernur Jakarta dalam melindungi warga Jakarta dari dampak banjir Jakarta 2020,” kata Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan.

Menurut Tigor, Pemprov DKI tidak melakukan peringatan dini (early warning system) agar warga korban bisa bersiap diri menghadapi banjir yang terjadi di Jakarta pada 1 Januari 2020.
“Pemprov juga tidak melakukan atau tidak memberikan bantuan darurat kepada para korban banjir,” katanya.

Penggugat juga meminta agar Gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi materil sebesar Rp 60,040 miliar kepada para penggugat. “Kemudian, menghukum Gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi Rp 1 triliun kepada para penggugat,” ujar Tigor.

Sidang dilanjutkan 31 Maret 2020 mendatang dengan agenda pihak penggugat mengajukan blangko pemberitahuan dan mekanisme pemberian informasi kepada majelis hakim.



Sumber: BeritaSatu.com