Ratusan Ribu Karyawan di DKI Kerja dari Rumah

Ratusan Ribu Karyawan di DKI Kerja dari Rumah
Petugas melakukan penyemprotan disinfektan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta, Jumat, 20 Maret 2020. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / HA Sabtu, 21 Maret 2020 | 23:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 367.491 karyawan akhirnya memilih bekerja dari rumah atau work from home. Pilihan ini diambil seiring meningkatnya jumlah orang yang tertular virus corona atau Covid-19 di DKI Jakarta.

Kepala Disnakertrans DKI Andri Yansyah mengatakan sejumlah perusahaan di Jakarta telah menjalankan seruan yang disampaikan pihaknya melalui Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 tentang Imbauan Bekerja di Rumah. SE tersebut diterbitkan pada 15 Maret 2020 lalu.

Dalam waktu enam hari, kata Andri, sudah terdapat 974 perusahaan yang menjalankan SE tersebut sehingga 367.491 karyawannya bisa bekerja dari rumah.

"Angka ini bakal bertambah, mengingat Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat imbauan kepada perusahaan untuk menghentikan sementara aktivitas perkantoran untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Andri saat dihubungi, Sabtu (21/3/2020).

Dalam SE tersebut, Andri mengatakan pihaknya mengimbau kepada para pimpinan perusahaan agar mengambil langkah pencegahan penularan Covid-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah. Terdapat tiga kategori langkah pencegahan yang bisa dilakukan.

Pertama, perusahaan untuk sementara waktu dapat menghentikan seluruh kegiatan usahanya. Kedua, perusahaan untuk sementara waktu dapat mengurangi sebagian kegiatan usahanya (sebagian karyawan waktu dan fasilitas operasional).

Ketiga, perusahaan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kebutuhan bahan bahan pokok, dan BBM dikecualikan dari ketentuan tersebut.

Dalam memutuskan langkah pencegahan penularan Covid-19 ini, kata Andri, pihak perusahaan diharapkan turut melibatkan para pekerja atau buruh di perusahaan. Kemudian, para pekerja dapat melaporkan langkah kebijakan yang diambil perusahaa melalui situs http://bit.ly/laporanpelaksanaanwfh.

"Belum ada sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikuti SE karena surat itu sifatnya hanya imbauan. Tanggung jawab moral perusahaan," tutur Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan SE Disnakertrans DKI diperkuat lagi dengan Surat Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6/2020 yang menegaskan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional, dan tidak melakukan kegiatan perkantoran.

Dalam surat seruan tersebut, Gubernur Anies Baswedan meminta seluruh perusahan di wilayah Jakarta untuk secara serius melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah.
2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional). Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah.
3. Memperhatikan Surat Edaran Menteri Manusia No. M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.
4. Seruan ini berlaku 14 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 hingga 5 April 2020.



Sumber: BeritaSatu.com