Pimpinan DPRD DKI Dukung Penerapan Karantina Wilayah

Pimpinan DPRD DKI Dukung Penerapan Karantina Wilayah
M Taufik. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / RSAT Minggu, 29 Maret 2020 | 19:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendukung wacana agar Pemprov DKI menerapkan karantina wilayah untuk mengurangi semakin merebaknya virus corona (Covid-19) di Ibukota. Wacana itu sangat penting segera dilakukan agar korban Covid-19 tidak semakin merebak.

"Apapun kebijakannya untuk mengatasi penyebaran Covid-19 ini kami (DPRD) pasti dukung," ujar Taufik ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Taufik, yang terpenting dalam karantina wilayah adalah bagaimana kebutuhan rakyat Jakarta bisa terpenuhi. Terutama bagi warga yang berpenghasilan rendah seperti tukang ojek, pedagang pasar, pekerja harian dan lainnya.

Menurut politisi Gerindra itu, APBD sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan warga Jakarta selama karantina dilakukan. Pemprov DKI bisa mengalokasikan anggaran yang tidak prioritas untuk kebutuhan warga selama masa karantina wilayah.

Terkait dengan teknis penerapannya, Taufik mengatakan, Pemprov DKI memiliki aparatur hingga tingkat RT/RW. Sehingga dalam penerapan kebijakan Pemprov DKI tak terlalu sulit.

"Kita punya aparatur hingga tingkat Kelurahan dan RT/RW. Tinggal alokasi anggarannya seperti apa mau dilakukan," katanya.

Terkait sanksi, Taufik mengatakan, sudah ada maklumat Kapolri. Pemerintah tinggal berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam menerapkan kebijakan karantina wilayah itu.

"Saya kira dari tingkat RT/RW jelas sanksinya ada sanksi sosial. Saya yakin kalau kebutuhan rakkyat terpenuhi, saya kira tak ada masalah," katanya.

Terkait anggaran, Taufik meminta Anies Baswedan untuk mengalihkan APBD untuk penanganan penyebaran virus corona di Ibukota. Kebijakan itu penting dilakukan untuk membantu rakyat miskin di Jakarta.

Gubernur, kata Taufik, bisa mengalihkan penggunaan anggaran yang tidak prioritas dalam menanggulangi wabah ini. Anggaran itu seperti penanaman modal daerah untuk BUMD, anggaran Formula E dan lainnya.

"Sesuai instruksi Mendagri tahun 2020 bahwa anggaran itu bisa dialihkan untuk menanggulangi virus corona. Yang tak prioritas saya kira bisa dialihkan," ujar Taufik.

Politisi Gerindra itu menjelaskan bahwa pengalihan penggunaan anggaran untuk menanggulangi Covid-19 tidak ada masalah. Sebab, saat ini kesehatan dan kepentingan rakyat yang paling utama.

Dia memperkirakan, jumlah anggaran yang bisa dialihkan bisa mencapai triliunan rupiah. Anggaran itu bisa dipakai untuk membantu rakyat yang terkena dampak corona.

"Misalnya pekerja harian di Jakarta ada jumlahnya 1,1 juta orang, artinya mereka yang sangat butuh bantuan. Gubernur Anies bisa mengalihkan anggaran untuk itu. Nanti (penggunaannya) tinggal dilaporkan ke DPRD," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com