Hingga Mei, DPRD DKI Tidak Bisa Kunker

Hingga Mei, DPRD DKI Tidak Bisa Kunker
Mujiyono ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Yustinus Paat / BW Rabu, 1 April 2020 | 22:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengusulkan agar sejumlah anggaran DPRD DKI yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena Covid-19, dialihkan untuk membantu warga terdampak virus itu. Salah satunya, kata Mujiyono, adalah anggaran kunjungan kerja atau kunker dari pertengahan Maret hingga Mei 2020. Kunker dipastikan batal hingga Mei mendatang.

"Jadi kunker dibatalkan saja, (kunker) bisa 7-8 kali (dari Maret hingga Mei 2020)," ujar Mujiyono saat dihubungi, Rabu (1/4/2020).

Mujiyono menjelaskan, dalam sebulan DPRD DKI melakukan kunker sebanyak 4 kali dari kunker komisi hingga kunker fraksi. Setiap kali kunker, kata dia, jumlah anggarannya kurang lebih Rp 2,2 miliar.

Di tengah situasi wabah korona, kata Mujiyono, anggaran kunker mulai Maret hingga Mei 2020 dialihkan untuk membantu warga terdampak bencana.

"Bulan Maret sudah tidak pakai dua kali kunker, April empat kali kunker tidak dipakai, dan Mei dua kali kunker tidak dipakai, kunker pada Mei 2020 bisa dilakukan sesudah Lebaran, tetapi risikonya masih tinggi," terang dia.

Dengan demikian, kata Mujiyono, terdapat delapan kali kunker yang tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kata dia, anggaran delapan kali kunker tersebut dialihkan untuk membeli sembako bagi warga terdampak korona. Karena jumlah sekali kunker Rp 2,2 miliar maka total anggaran 8 kali kunker sebanyak Rp 17,6 miliar.

Menurut Mujiyono, 106 DPRD DKI bisa membuat suatu program yang membantu warga terdampak dari anggaran kunker Rp 17,6 miliar. Anggaran tersebut tidak dalam bentuk tunai, tetapi dalam bentuk sembako.

"DPRD kan punya konstituen, punya dapil masing-masing, kenapa tidak bikin satu program di mana, bantuan ekonomi berapa sembako yang dilakukan oleh DPRD melalui anggaran yang ada," imbuh dia.

Lebih lanjut Mujiyono mengatakan, masih ada pos-pos anggaran DPRD yang bisa dialihkan untuk membantu warga yang terdampak korona seperti anggaran kegiatan sosial atau sosialisasi Perda. Namun, dia tidak setuju jika anggaran reses dialihkan untuk warga terdampak korona.

"Kalau reses itu tidak boleh diotak-atik. Kenapa? Itu bukan hak, tetapi kewajiban, kaitanya dengan pembangunan DKI lewat musrembang dan seterusnya. Jadi, kalau reses saya tidak setuju, itu aturan ditabrak kalau begitu," pungkas Mujiyono.



Sumber: BeritaSatu.com