PSI Minta Pemprov DKI Jadikan Keluarga Sebagai Basis Perhitungan Bansos

PSI Minta Pemprov DKI Jadikan Keluarga Sebagai Basis Perhitungan Bansos
Ilustrasi kemiskinan. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / RSAT Rabu, 8 April 2020 | 20:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberikan bantuan sosial (bansos) untuk 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta. Dari jumlah tersebut, 1,1 juta warga akan dibiayai lewat APBD, sementara 2,6 juta warga sisanya menjadi tanggungan Kementerian Sosial (Kemsos) melalui skema bantuan sosial khusus.

Menyikapi hal tersebut, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya menjadikan keluarga sebagai basis perhitungan agar bantuan sosial tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.

“Kami menyambut baik kebijakan ini. Bansos sangat dibutuhkan warga untuk mengurangi beban ekonomi yang berat sejak meluasnya pandemi Covid-19. Meski begitu, kami minta kejelasan, siapa sebenarnya yang jadi sasaran bansos ini, apakah warga atau keluarga? Karena informasi yang beredar masih simpang siur,” ujar anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari yang akrab disapa Milli, Selasa (7/4/2020).

Menurut Milli, dasar perhitungan ini sangat penting karena akan menentukan bagaimana skema distribusi, besaran bantuan serta efektivitas dari bansos Covid-19 nantinya. Menurut dia, dasar perhitungan keluarga akan mencegah tumpang tindih penerima bansos.

“Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima yang membuat bansos jadi tidak tersebar merata. Untuk itulah, saya merekomendasikan agar target sasaran adalah per keluarga, bukan per warga,” kata Milli.

Hitungan per-keluarga juga lebih memenuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di mana satu orang dapat mewakili anggota keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlebih saat ini Jakarta segera menjalankan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin membatasi ruang gerak warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

“Besaran bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sangat penting sebagai insentif agar PSBB dapat berjalan efektif," tandas Millim

Tiga Kelompok
Milli menjelaskan setidaknya ada tiga kelompok keluarga yang paling terdampak dari Covid-19. Pertama, rumah tangga dengan kepala keluarga pekerja informal dan atau formal yang dirumahkan/diberhentikan.

Kedua, rumah tangga dengan kepala keluarga yang telah pensiun atau lansia. Ketiga, rumah tangga yang memiliki balita atau ibu hamil. “Mereka ini yang harus jadi prioritas kebijakan bansos,” ujar Milli.

Lebih lanjut dia juga mempertanyakan usulan tambahan anggaran bantuan sosial khusus yang diajukan Pemprov DKI Jakarta kepada Kemsos untuk 2,6 juta warga rentan miskin.

“Dari informasi yang dibaca, Kemsos beri bantuan Rp 4,56 triliun untuk 2,6 juta warga, sehingga setiap warga rentan miskin Jakarta dapat bantuan sekitar Rp 880.000 per bulan selama dua bulan. Akan tetapi, 2.6 juta ini baru ditentukan angkanya, tetapi siapa penerimanya belum diketahui. Selain itu, kalau dilihat basis perhitungannya, target sasaran bansos Kemsos ini lagi-lagi warga, dan bukan keluarga,“ jelasnya.

Padahal, kata Milli, jika yang menjadi target bansos adalah keluarga, maka 2,6 juta warga ini setara dengan sekitar Rp 867.000 KK (dengan asumsi setiap KK terdiri dari 3 anggota). Sehingga, dengan besaran bantuan Rp 4,56 triliun yang sama, tiap keluarga bisa memperoleh bantuan hingga Rp 2.630.000/bulan.

“Nilai ini jauh lebih besar dari usulan bantuan awal yang berkisar Rp 880,000 - 1 juta per bulan. Bantuan Rp 2.630.000/bulan ini lebih dari cukup. Karena berdasarkan perhitungan kami, besaran bantuan minimal adalah Rp 1.500.000/bulan untuk tiap keluarga, dengan rincian Rp 1.300.000 untuk kebutuhan makanan, dan Rp 200,000 untuk keperluan non-makanan, seperti sabun, shampo, masker, dan peralatan sanitasi lainnya,” terangnya.

Meskipun demikian, PSI juga menyarankan supaya besaran bantuan juga mempertimbangkan komposisi anggota rumah tangga. Sehingga, benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima.

“Terhadap rumah tangga dengan balita, ibu hamil atau lansia, menurut kami seharusnya diberi tambahan Rp 150,000 per bulan untuk keperluan susu, pampers, dan vitamin. Mereka tergolong kelompok rentan yang mudah terserang virus, sehingga harus lebih diutamakan asupan gizinya,” imbuhnya.

Menurut Milli, penting bagi Pemprov DKI untuk memiliki kebijakan berbasis pada data yang solid sehingga, bentuk intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini, praktis hampir seluruh biaya hidup warga akan sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Berbeda dengan periode sebelumnya, di mana peran bantuan lebih bersifat komplementer karena warga masih mampu bekerja seperti biasa.

“Pandemik covid-19 ini menjadi introspeksi kita bersama tentang pentingnya peran data dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, waktu dan tepat guna di tengah situasi yang sulit. Ke depan, selain pendataan Pemprov harus lebih rapi lagi, warga juga tidak boleh malas-malasan ketika didata. Banyak pelajaran yang kita petik dari musibah ini,” pungkas Milli.



Sumber: BeritaSatu.com