Pemkot Bogor Usul Pelaksanaan PSSB di Bogor, Bekasi, dan Depok Mulai 15 April

Pemkot Bogor Usul Pelaksanaan PSSB di Bogor, Bekasi, dan Depok Mulai 15 April
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menujukan surat edaran penghentian sementara kegiatan belajar mengajar (KBM) di sela-sela acara kerja bakti pencegahan penyebaran virus corona di Stasiun Besar Bogor, Minggu, (15/3). (Foto: Beritasatu.com / Vento Saudale)
Vento Saudale / AO Sabtu, 11 April 2020 | 19:37 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan agar pelaksanaan PSBB mulai dilakukan pada Rabu (15/4/2020).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, dirinya telah mendapat informasi bila Menkes telah menyetujui pemberlakukan PSBB. Untuk itu, ia telah berkoordinasi dengan kepala daerah Depok dan Bekasi.

“Kemungkinan diberlakukan Rabu atau Kamis. Kenapa ada jeda, karena kami harus menyiapkan beberapa hal, salah satunya peraturan tingkat daerah, seperti peraturan wali kota atau peraturan bupati,” kata Dedie dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/4/2020).

Dikatakan, selama jeda waktu sekitar empat hari itu akan ditentukan opsi-opsi implementasi PSBB, termasuk berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkominda) lintas instansi. “Kami juga perlu melakukan simulasi-simulasi penyesuaian turunnya bantuan-bantuan yang nantinya dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak,” papar Dedie.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan permohonan PSBB di wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok (Bodebek). Alasannya, kebijakan pencegahan virus corona atau Covid-19 di Bodebek harus seirama dengan DKI Jakarta.

Berdasarkan data, secara nasional, sekitar 70% kasus positif Covid-19 tersebar di wilayah Jabodetabek. "Ini mengindikasikan bahwa kita harus satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta. Sebab, ata menunjukkan secara nasional 70% Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” ujar Emil.

Menurut Emil, apa pun kebijakan DKI Jakarta harus diikuti oleh Bodebek. Selain itu, Bodebek juga nantinya bisa memberi masukan yang bisa dipertimbangkan oleh DKI Jakarta.



Sumber: BeritaSatu.com