Pemprov DKI Bakal Ajukan PK Terkait Izin Reklamasi Pulau G

Pemprov DKI Bakal Ajukan PK Terkait Izin Reklamasi Pulau G
Suasana Pulau G di perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara. (Foto: Antara / Sigid Kurniawan)
Yustinus Paat / FER Rabu, 13 Mei 2020 | 22:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang mengabulkan permohonan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Permohonan ini diajukan oleh PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang Pulau G.

Baca Juga: PTUN Kabulkan Permohonan PT MWS

"Kita akan PK. Itu nggak ada banding dan kasasi lagi, langsung ke PK," kata Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhanah saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).

Menurut Yayan, pihaknya tidak bisa melakukan banding atau kasasi lagi karena PT Muara Wisesa Samudra sudah mendapat izin dan pulaunya sudah ada, yaitu Pulau G. Yang menjadi persoalan, kata dia, perpanjangan izin yang dicabut Pemprov DKI.

"Mereka kan dapat izin dan pulaunya sudah ada tinggal perpanjang saja. Mereka lalu menuntut (Pemprov DKI, red)," tandas Yayan.

Meskipun demikian, Yayan mengatakan, langkah hukum selanjutnya akan dikonsultasikan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang jelas, Pemprov DKI akan menempuh upaya hukum yang maksimal. "Saya akan konsultasi dulu ke Pak Gubernur untuk PK atau nggak," pungkas Yayan.

Baca Juga: Proyek Reklamasi CPI Langgar Aturan

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta mengabulkan permohonan yang diajukan PT Muara Wisesa Samudra terkait perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama (Pulau G) untuk perusahan tersebut selaku pengembang Pulau G. Sebagai termohon (pihak yang digugat), Gubermur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta majelis hakim untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau G tersebut.

"Mewajibkan Kepada Termohon (Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk menerbitkan Keputusan Perpanjangan Izin Reklamasi Pantai Bersama sesuai permohonan Pemohon tertanggal 27 November 2019," bunyi amar putusan Majelis Hakim PTUN sebagaima dikutip dari sipp.ptun-jakarta.go.id, pada Rabu (13/5/2020).

PT Muara Wisesa Samudra mendaftarkan permohonan pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.JKT.
Pemohonnya atas nama H Noer Indradjaja selaku Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra. Noer didamping oleh kuasa hukum Sarjana Putra Purnadi. Sedangkan termohonnya adalah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta.

Dalam permohonan tersebut, Noer meminta agar Anies memperpanjang izin reklamasi Pulau G untuk PT Muara Wisesa Samudra. Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Setelah melewati beberapa tahapan sidang, permohonan PT Muara Wisesa Samudra akhirnya dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim PTUN DKI Jakarta. Anies pun harus memperpanjang Kepgub yang mengatur izin pelaksanasan reklamasi untuk perusahaan itu.

 



Sumber: BeritaSatu.com