Pemprov DKI Larang Mudik Lokal

Pemprov DKI Larang Mudik Lokal
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat)
Yustinus Paat / AMA Jumat, 15 Mei 2020 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pihaknya melarang seluruh masyarakat yang berdomisili di kawasan Jabodetabek melakukan mudik lokal seusai lebaran. Pasalnya, masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka pengendalian Covid-19 masih berlangsug di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

"Kami imbau kepada masyarakat, mari kita taati pelaksanaan PSBB. Jadi, selama kawasan Jabodetabek melaksanakan PSBB, maka perjalanan yang diperbolehkan hanya perjalanan yang untuk kegiatan yang dikecualikan," kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).

Syafrin mengacu pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB, yang menyebutkan semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, Beberapa kegiatan yang diizinkan selama PSBB, yaitu terkait kesehatan, keamanan dan ketahanan, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. “Artinya, kalau mudik (lokal) otomatis tidak diperbolehkan,” tandas dia.

Menurut Syafrin, larangan mudik tersebut bukan tanpa alasan. Yang paling mendasar, kata dia, mencegah penyebaran Covid-19 ke daerah lain tempat keluarga dan sanak saudara tinggal karena beberapa daerah di kawasan Jabodetabek masih berstatus zona hijau atau tidak ada kasus positif Covid-19.

“Mari sayangi keluarga kita. Dari kawasan Jabodetabek itu tentu ada zonanya yang masih hijau. Contohnya, Kepulauan Seribu. Jika terjadi mudik lokal, bisa jadi apa saudara kita yang ada di pulau,” ungkap dia.

Jika ada yang masih nekad melakukan mudik lokal, kata dia, pihaknya akan memerintahkan yang bersangkutan untuk putar balik ke tempat asal. Selain itu, penerapan sanksi juga akan diintensifkan sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB di Jakarta.

"Kan sudah ada juga 33 cek poin yang kita laksanakan saat ini dan tentu akan beroperasi seperti biasa. Tetap ada pemeriksaan. Ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pergub 33, tentu itu yang jadi acuan kita dan sekarang itu sudah terbit Pergub 41 tentang penegakkan sanksi di sana. Jadi akan kita kenakan sanksi sesuai dengan Pergub 41," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com