Bawaslu Depok Minta Bansos Tak Dipolitisasi

Bawaslu Depok Minta Bansos Tak Dipolitisasi
Petugas menata bantuan paket sembako dan beras dari Presiden untuk warga terdampak pandemi virus corona di Kantor Kelurahan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat, Sabtu (16/5/2020). Pemerintah pusat mendistribusikan sebanyak 123.881 paket sembako bagi masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Depok guna meringankan beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Bhakti Hariani / BW Senin, 18 Mei 2020 | 23:36 WIB

Depok, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mengirim surat kepada Wali Kota Depok dan instansi lainnya.

Surat yang dikirim tersebut mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menjadikan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik.

"Ini upaya melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bansos di masa pandemi Covid-19. Kami sudah kirim ke wali kota, sekda, dan jajaran PNS, TNI, dan Polri serta DPRD," ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barliani di Depok, Jawa Barat, Senin (18/5/2020).

Dikatakan Luli, dalam surat tersebut pihaknya meminta kepada Wali Kota Depok dan pihak lainnya agar tidak memanfaatkan bantuan pemerintah dengan mengatasnamakan diri pribadi atau golongan.

"Intinya jangan sampai kirim bantuan pemerintah diatasnamakan dirinya atau dilabeli untuk kepentingan politik," kata Luli.

Selain itu, Luli mengungkapkan, kasus politisasi bansos pemerintah untuk penanganan pandemi virus corona telah terjadi di sejumlah daerah dan peluang politisasi bantuan sosial itu di mana pun bisa terjadi termasuk di Kota Depok.

"Dengan adanya penyalahgunaan bantuan tersebut dianggap telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah masa penganggulangan Covid-19. Untuk itu kami melakukan pencegahan terkait adanya politisasi bansos di masa pandemi Covid-19,″ ujar Luli.

Surat edaran pencegahan tindakan pelanggaran tersebut kata Luli mengacu pada pasal 71 dan pasal 73 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Pilkada Depok akan digelar pada Desember 2020 mendatang.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan calon perseorangan dan menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar tentang pencegahan tindak pelanggaran.

Lebih lanjut ia menerangkan, Ketentuan pasal 71 menjelaskan, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebuatan lain/lurah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Pada pasal 76 UU Nomor 9/2015 kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni dan golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami menegaskan untuk menghindari oknum elite politik yang suka menempuh jalur pintas guna meningkatkan elektabilitas dan popularitas," papar Luli.

Berangkat dari hal tersebut, pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat Depok untuk mengawasi pendistribusian bansos yang dilakukan pemerintah, baik yang bersumber dari APBN/APBD yang rawan dipolitisasi oleh oknum tertentu untuk kepentingan politik praktis pertarungan Pilkada 2020.

"Kami di Bawaslu akan fokus pada upaya pencegahan agar tumbuh kesadaran di seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah terjadinya personalisasi bantuan sosial pandemi Covid-19 untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkas Luli.



Sumber: BeritaSatu.com