Cegah Gelombang II Covid-19, Arus Balik ke Jakarta Dibatasi

Cegah Gelombang II Covid-19, Arus Balik ke Jakarta Dibatasi
Anies Baswedan. (Foto: Istimewa)
Yustinus Paat / JAS Senin, 25 Mei 2020 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta hingga 4 Juni 2020, grafik persebaran kasus baru Covid-19 menunjukkan penurunan yang signifikan. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak lengah, sebab masa perpanjangan PSBB kali ini bertepatan dengan momen mudik dan arus balik dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1441 H, yang berpotensi terhadap peningkatan kasus kembali (second wave).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 untuk membatasi pergerakan masyarakat saat arus balik menuju Ibu Kota. Menurut Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, pencegahan second wave akibat arus balik Lebaran ini sangat menentukan bagaimana kondisi Jakarta ke depan.

“Sekarang kita berhadapan dengan situasi yang cukup unik, di masa akhir perpanjangan PSBB ini bersamaan dengan musim mudik dan musim arus balik, karena itulah Pemprov DKI Jakarta membuat ketentuan bahwa semua orang yang akan bepergian harus mendapatkan izin dan yang bepergian adalah orang yang bekerja di 11 sektor yang diizinkan,” ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (25/5/2020)

Sebelumnya, Anies telah mengeluarkan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dalam Pergub tersebut, masyarakat dengan kriteria tertentu diwajibkan memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagai dispensasi untuk dapat melakukan kegiatan keluar dan/atau masuk DKI Jakarta. Tanpa SIKM, masayarakat tidak diizinkan keluar dan/atau masuk wilayah Ibu Kota.

“Karena itu saya sampaikan kepada masyarakat sejak pertengahan bulan Ramadan. Tetaplah tinggal di Jakarta karena apabila meninggalkan Jakarta belum tentu bisa kembali dengan cepat dan kita akan laksanakan aturan ini secara tegas bersama jajaran Kepolisian, TNI, dan Pemprov akan menjaga perbatasan, akan ada pemeriksaan mereka yang tidak memiliki Surat Izin Keluar Masuk tidak diperbolehkan lewat,” ungkap Anies.

Lebih lanjut, Anies menuturkan persyaratan untuk mendapatkan SIKM dapat diakses melalui website corona.jakarta.go.id. Persyaratan tersebut antara lain menyertakan surat keterangan sehat yang diikuti dengan surat keterangan tes, baik rapid test dengan masa kedaluwarsa 3 hari maupun polymerase chain reaction (PCR) test dengan masa kedaluwarsa 7 hari.

“Jadi intinya adalah bila Anda berencana ke Jakarta dan tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang disebutkan di sini, tidak memiliki hasil tes, maka tunda dulu keberangkatannya, karena apabila Anda memaksakan justru nanti Anda akan mengalami kesulitan di perjalanan. Mengapa, karena Anda harus kembali, pemeriksaannya sangat ketat, dan bagi masyarakat Jakarta yang punya kerabat dan berencana ke Jakarta tunda dulu” tegas Anies Baswedan.

“Ini dilakukan, agar kerja keras puluhan juta orang di Jakarta, ada 10 juta, Jabodetabek adalah lebih dari 25 juta, selama dua bulan lebih bekerja keras menjaga, dan menurunkan tingkat penularan Covid-19. Kita tidak ingin kerja keras kita batal, karena muncul gelombang baru penularan Covid-19. Kalau itu sampai terjadi, maka yang menderita adalah kita semua di Jakarta,” Anies Baswedan menambahkan.

Sementara itu Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menjelaskan bahwa meskipun di DKI Jakarta telah menunjukkan penurunan jumlah kasus baru yang signifikan, namun di beberapa daerah kasus penularan Covid-19 justru mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi alasan utama untuk memperketat penjagaan menuju Ibu Kota.

“Beberapa daerah menunjukkan mengalami penurunan tetapi juga beberapa daerah menunjukkan grafik yang meningkat. Oleh karenanya saya menegaskan ulang pentingnya mengikuti ketentuan dari pemerintah dalam hal ini surat edaran gugus tugas," papar Doni Monardo.

"Saya juga mengimbau pada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di tempat keberangkatan sebelum melaksanakan perjalanan. Apabila tidak bisa menunjukkan surat keterangan yang dimaksud maka aparat gabungan baik dari Dishub, Polri, Satpol PP, TNI, akan meminta Anda kembali ke tempat semula oleh karenanya besar harapan kita semua patuhi aturan yang ada untuk selalu taat pada protokol kesehatan,” pungkas Doni. 



Sumber: BeritaSatu.com