Pemprov DKI Minta Warga Tidak Urus SIKM Mendadak

Pemprov DKI Minta Warga Tidak Urus SIKM Mendadak
Petugas gabungan melakukan pengecekan SIKM kepada pengendara roda dua di pos pemeriksaan yang memasuki perbatasan DKI Jakarta, Kalimalang Lampiri, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / RSAT Kamis, 28 Mei 2020 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra meminta warga  tidak mendadak dalam mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah Jakarta. Pasalnya, sumber daya pemprov DKI dalam melakukan verifikasi, konfirmasi, dan validasi data SIKM terbatas.

"Diusahakan mengurus SIKM jangan mendadak, sebaiknya 2-3 hari sebelumnya," ujar Benni dalam diskusi bertajuk "SIKM: Apa, Kenapa, Dimana, Siapa, dan Bagaimana" di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Benni mengaku bahwa pengurusan SIKM tidak terlalu lama. Hal tersebut sangat tergantung lamanya validasi penjamin/penanggung jawab dan kelengkapan berkas persyaratan. Jika benar dan lengkap, maka estimasi waktu penyelesaian (estimated time of accomplishment/ETA) permohonan SIKM selama satu hari kerja. Namun, sekarang permohonan pengurusan SIKM semakin banyak, sementara SDM pihaknya terbatas.

"Durasi waktu penjamin atau penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama 5 jam dari permohonan diajukan, bahkan ada yang divalidasi penjamin hanya 1,2 menit. Namun jika penjamin atau penanggung jawab tidak melakukan validasi lebih 3x24 jam, maka permohonan otomatis dibatalkan dan/atau ditolak atau tidak disetujui," jelas Benni.

Lebih lanjut, Benni menegaskan kembali bahwa tidak semua warga bisa mendapatkan SIKM. Yang dapat mengurus SIKM adalah 11 sektor yang diizinkan beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Ke-11 sektor yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2020 adalah kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari.

Selain 11 sektor tersebut, yang diizinkan keluar masuk Jakarta dengan SIKM adalah seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait, kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara pihak yang dikecualikan dari larangan keluar masuk Jakarta dan tanpa harus memiliki SIKM adalah pimpinan lembaga tinggi negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai ketentuan hukum internasional, anggota TNI dan Kepolisian, petugas jalan tol, petugas penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 termasuk tenaga medis, petugas pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, pengemudi mobil barang dengan tidak membawa penumpang, pengemudi kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, serta pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat beserta pendamping.



Sumber: BeritaSatu.com