Pendisiplinan Protokol Kesehatan, TNI-Polri Bangun Pos Pengamanan

Pendisiplinan Protokol Kesehatan, TNI-Polri Bangun Pos Pengamanan
Prajurit TNI berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Bayu Marhaenjati / CAH Jumat, 29 Mei 2020 | 16:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - TNI-Polri berencana mendirikan 11 pos pengamanan terkait rencana penerapan new normal atau tatanan kehidupan baru di masa pandemi Covid-19. Hal ini dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengakatakan, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya telah menggelar rapat koordinasi menyikapi rencana kebijakan pemerintah tentang normal baru dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19, dengan cara tetap mengedepankan protokol kesehatan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona.

"Dari hasil rakor kemarin, kita masih menyusun berapa kekuatan personel yang akan kita libatkan dari 11 Kabupaten/Kota atau 11 Polres dan 11 Kodim yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Nantinya kita akan mendirikan masing-masing Kabupaten/Kota ini satu pos gabungan TNI maupun Polri," ujar Yusri, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/5/2020).

Baca JugaPolda Metro-Kodam Jaya Rancang Tegakkan Protokol Kesehatan

Dikatakan Yusri, selain jumlah kekuatan personel, aparat juga sedang menyusun mana saja tempat atau lokasi sesuai dengan sektor ekonomi dan moda transportasi yang akan dilakukan pengawasan dan pengamanan.

"Ada dua kriteria atau sektor. Sektor pertama adalah sektor ekonomi. Contohnya pasar tradisional, kemudian pasar modern seperti mal-mal. Kedua ada sektor moda transportasi, seperti terminal, stasiun, MRT, LRT, kemudian bandara, atau tempat-tempat yang berhubungan dengan moda transportasi. Ini yang disusun masing-masing wilayah berapa sektor ekonomi, berapa moda transportasi yang ada di wilayah tiap Kabupaten/Kota, kemudian disusun berapa kekuatan personel yang akan dilibatkan untuk mengawasi dan mengamankan," ungkapnya.

Kendati demikian, Yusri mengingatkan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih berlangsung hingga 4 Juni mendatang, di Jakarta. Masyarakat diharapkan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga bisa masuk ke dalam kebijakan normal baru.

Baca JugaPolda Metro Siap Dukung Kebijakan Pendisiplinan Protokol Kesehatan

"Ketua gugus tugas dalam hal ini pak gubernur (Gubernur DKI) sudah menyampaikan, dan mengharapkan bahwa PSBB ini sebaiknya jangan sampai diperpanjang lagi, jika masyarakat taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah tentang PSBB. Apa patuhnya, pembatasan sosial berskala besar, menjaga jarak, hindari kerumunan, tidak ke tempat keramaian. Kalau masyarakat DKI patuh Insya Allah PSBB ini bisa tidak diperpanjang, kita bisa masuk kehidupan baru, new normal. Selama masyarakat Jakarta atau Jabodetabek patuh mudahan-mudahan ini bisa dilaksanakan," katanya.

Menurut Yusri, TNI-Polri saat ini masih menunggu keputusan pemerintah daerah kapan menerapkan kebijakan new normal. "Tapi intinya TNI-Polri siap mendukung kebijakan pemerintah, kapan pun diberlakukan new normal kita sudah siap untuk mengecek beberapa tempat lokasi yang ada," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com