Rasionalisasi Anggaran, Anies Tidak Potong Bantuan Rp 4,8 T untuk Rakyat Prasejahtera

Rasionalisasi Anggaran, Anies Tidak Potong Bantuan Rp 4,8 T untuk Rakyat Prasejahtera
Anies Baswedan. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / JAS Jumat, 29 Mei 2020 | 22:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa pihaknya tidak akan memotong bantuan untuk rakyat prasejahtera di DKI di tengah rasionalisasi anggaran sebagai dampak Covid-19. Menurut Anies, rakyat prasejahtera juga merupakan orang-orang yang terdampak Covid-19.

"Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Anggaran sebesar Rp 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah," ujar Anies Baswedan dalam Youtube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).

Bantuan rakyat prasejahtera tersebut diberikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Lansia (KJL), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), kartu disabilitas dan Kartu Kebutuhan Dasar bagi Anak-anak.

Anies mengaku dalam pembahasan rasionalisasi APBD DKI sempat diusulkan agar bansos seperti KJP dan bantuan lainnya untuk rakyat prasejahtera dipotong 50 persen untuk direlokasi penanganan Covid-19. Usulan itu bertujuan agar tunjangan kinerja daerah atau TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira Rp 2 triliun, sama dengan 25 persen anggaran TKD.

"Mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang, yang menerima bansos kita adalah orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar Rp 2 triliun itu diterima oleh 63.000 ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan Rp 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta," tegas Anies.

Selain itu, Anies mengatakan Pemprov DKI juga menambahkan belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan bencana khususnya Covid-19. Semula, kata dia, anggaran BTT ini sebesar hanya Rp 188 miliar, sekarang menjadi Rp 5 triliun.

"Ini (anggaran Rp 5 triliun) adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan Covid-19," ujar Anies BAswedan.

Diketahui, karena dampak Covid-19, APBD DKI Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau tersisa 53 persen. Covid-19 telah membuat APBD DKI turun sebesar 47 persen. Hampir seluruh pos pengeluaran dipangkas baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. 



Sumber: BeritaSatu.com