Anies Tidak Potong Tunjangan PNS di 5 Kategori Pekerjaan terkait Covid-19

Anies Tidak Potong Tunjangan PNS di 5 Kategori Pekerjaan terkait Covid-19
Ilustrasi aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / WBP Minggu, 31 Mei 2020 | 05:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak melakukan pemotongan atau rasionalisasi tambahan penghasilan pegawasi/tunjangan kinerja daerah (TPP/TKD) terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS yang bekerja di bidang yang terkait langsung dengan penanganan Covid-19 di Jakarta. Sementara PNS dan calon PNS lainnya, TPP-TKD-nya dipotong untuk direalokasi pada anggaran penanganan virus corona.

Hal ini tertera dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka Penanganan Covid-19. Pergub ini ditandatangani oleh Anies dan ditetapkan serta diundangkan pada 19 Mei 2020.

Baca juga: Ini Alasan Pemprov DKI Tidak Potong THR TGUPP di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam Pasal 2 ayat (2) Pergub 49/2020 disebutkan PNS/calon PNS di lima bidang pekerjaan yang dikecualikan dari rasionalisasi penghasilan adalah PNS yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Pertama, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) DKI Jakarta.

Kedua, petugas pemulasaran jenazah prosedur Covid-19. Ketiga, petugas pemakaman prosedur Covid-19. Keempat, petugas pengelola data informasi epidemologis Covid-19. Kelima, petugas yagn terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.

Baca juga: Anies: Dampak Covid-19, Pendapatan Pajak DKI Turun 55%

Sementara PNS/calon PNS lain dipotong atau dirasionalisasi dengna ketentuan, TPP/TKD dirasionalisasi sebesar 25 persen dari TPP/TKD pada kelas jabatannya. Selain itu, insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25 persen dari insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima serta tunjangan transportasi bagi pejabat struktural tidak dibayar.

Selain mengatur rasionalisasi penghasilan PNS/calon PNS, Pergub Nomor 49 Tahun 2020 juga mengatur penundaan pembayaran penghasilan dengan ketentuan TPP/TKD PNS/calon PNS ditunda sebesar 25 persen pada kelas jabatannya dan insentif pemungutan pajak daerah ditunda sebesar 25 persen dari insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima. Penundaan pembayaran penghasilan ini dikecualikan juga untuk 5 kategori pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19.

Rasionalisasi dan penundaan pembayaran penghasilan PNS/calon PNS dilakukan terhitung sejak TPP/TKD bulan April 2020 sampai TPP/TKD bulan Desember 2020. Sementara rasionalisasi dan penundaan pembayaran insentif pajak daerah dilaksanakan terhitung sejak insentif pemungutan pajak daerah triwulan II Tahun 2020 sampai dengan pemungutan pajak daerah kuartall IV tahun 2020. Untuk tunjangan transportasi bagi pejabat struktural tidak dibayar terhitung sejak April 2020 sampai Desember 2020. 



Sumber: BeritaSatu.com