Anies Baswedan Tak Ragu Hentikan Kegiatan Sosial Ekonomi Jika Protokol Tidak Patuhi

Anies Baswedan Tak Ragu Hentikan Kegiatan Sosial Ekonomi Jika Protokol Tidak Patuhi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto: istimewa)
Yustinus Paat / JAS Kamis, 4 Juni 2020 | 22:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan warga DKI dan kelompok sosial-ekonomi untuk mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Menurut Anies Baswedan, protokol kesehatan ini penting untuk menekan laju penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Sekarang kita masuk masa transisi. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, konsekuensinya, kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya,” ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Karena itu, Anies meminta tempat-tempat aktivitas sosial ekonomi termasuk rumah ibadah harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan tegas. Terutama, kata Anies, tempat-tempat usaha seperti pusat perbelanjaan agar tidak mengabaikan protokol kesehatan ini hanya untuk mengejar keuntungan.

“Bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin mengejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan demi mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman. Maka konsekuensinya, kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, Gugus Tugas DKI Jakarta, tidak akan ragu dan tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini,” tegas Anies Baswedan.

Apalagi, kata Anies Baswedan, dalam masa PSBB transisi ini, Pemprov DKI memiliki kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI bisa menghentikan semua kegiatan dan kembali melakukan pengetatan jika tingkat penularan Covid-19 mengkhawatirkan di Jakarta.

“Jadi salah satu mekanisme yang dimiliki masa transisi ini adalah mekanisme yang biasa disebut kebijakan rem darurat atau emergency brake policy. Kita sedang transisi. Jika ternyata kondisinya mengkhawatirkan, direm, dihentikan semuanya. Inilah prinsip yang kita gunakan,” pungkas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com