DKI Siapkan Sistem Integrasi Pembayaran Antarmoda Transportasi

DKI Siapkan Sistem Integrasi Pembayaran Antarmoda Transportasi
Ilustrasi jaga jarak di MRT. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / BW Selasa, 30 Juni 2020 | 23:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI Jakarta terus berusaha memberikan layanan transportasi massal terintegrasi yang baik.

Setelah meresmikan empat stasiun terpadu pada awal Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta melalui sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD), PT MRT Jakarta (MRTJ), PT Transportasi Jakarta (TJ), dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bersama PT. Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) menyelenggarakan sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi.

Kolaborasi tersebut dituangkan dalam penandatanganan Head of Agreement (HOA) Penyelenggaraan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi di Balai Agung, Selasa (30/6/2020).

Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian tersebut di antaranya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, dan perwakilan dari Kementrian Perhubungan serta pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Anies menegaskan kembali pentingnya seluruh pihak untuk berkolaborasi menyediakan layanan transportasi massal yang terintegrasi, bukan hanya modanya, tetapi juga tarif serta sistem pembayarannya. Hal itu agar lebih efisien dari sisi pengguna transportasi.

Sehingga, kata Anies, akan memudahkan masyarakat mengakses dan mendorong masyarakat agar lebih memilih menggunakan transportasi umum massal.

“Kita menyadari persis di kota megapolitan sebesar Jakarta, tidak mungkin transportasi umum dikelola sendiri-sendiri, pengelolaan transportasi umum ini harus terintegrasi. Intinya adalah dengan adanya pengintegrasian ini maka insyaallah pengguna moda transportasi umum di Jakarta jumlahnya akan meningkat. Target kita, porsi pengguna kendaraan umum di jalan raya 75%,” ujar Anies.

Anies juga mengapreasiasi kerja sama yang terjalin. Dia mengingatkan agar mekanisme sistem pembayaran nantinya tetap harus bermuara kepada keadilan sosial yang membuat layanan sistem integrasi pembayaran harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

“Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengintegrasian ini. Meskipun pengelolaan ini dikelola secara business  to business, tujuannya tetap untuk keadilan sosial. Seperti halnya apa yang digagas Bung Hatta saat bicara ekonomi Indonesia, adalah mekanisme pasar untuk mencapai keadilan sosial,” pesan Anies.

Selain itu, Anies juga berharap agar integrasi pembayaran ini mampu mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Sehungga, masyarakat merasakan tarif yang lebih ekonomis dalam menggunakan jasa transportasi umum massal.

“Penduduk Jakarta biaya hidupnya tinggi, dan salah satu komponen besar adalah biaya transportasi, ketika biaya transportasi bisa turun, maka rakyat kita bisa saving lebih banyak, jika mereka bisa melakukan itu (menabung lebih banyak karena biaya transportasi murah) maka kemandirian mereka akan lebih tinggi,” ungkapnya.

Dalam perjanjian ini disepakati bahwa akan dibentuk perusahaan patungan dan MRTJ, TJ, dan Jakpro masing-masing memiliki saham sebesar 20%, sedangkan MITJ (joint venture antara KAI dan MRTJ) memiliki saham sebesar 40%.

Perusahaan patungan tersebut akan menunjuk konsultan untuk melakukan studi terkait sistem integrasi pembayaran antarmoda yang paling tepat bagi Jabodetabek. Selanjutnya, perusahaan patungan tersebut juga akan melakukan beauty contest untuk memilih strategic partner, yang akan bekerja sama dengan perusahaan patungan dalam mewujudkan integrasi pembayaran antarmoda transportasi.



Sumber: BeritaSatu.com