Butuh Ketegasan Atasi Pandemi Covid-19 di Jakarta

Butuh Ketegasan Atasi Pandemi Covid-19 di Jakarta
Ilustrasi aktivitas di pasar tradisional. (Foto: Antara)
Hotman Siregar / FER Senin, 6 Juli 2020 | 21:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tren kenaikan positif Covid-19 di Jakarta terus melesat. Pada 5 Juli 2020, Pemprov DKI mencatat 256 kasus postif Covid-19 sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 12.295 kasus.

Baca Juga: Disnaker DKI Awasi Ketat Penerapan Sistem Sif

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Gilbert Simanjuntak menilai, ada keterlambatan pengetatan aturan dalam menanggulangi Covid-19 di Ibukota. Hal itu yang membuat jumlah positif Covid-19 di Jakarta semakin merebak.

Gilbert memberi contoh pasar tradisional menjadi klaster penyebaran virus corona. Bilamana sejak awal penyebaran di pasar tradisional bisa diantisipasi situasinya akan berbeda dengan saat ini.

"Saya melihat ada keterlambatan pengetatan aturan yang membuat situasi begini terjadi. Terlambat melakukan pengetatan di pasar tradisional," ujar Gilbert di Gedung DPRD Jakarta, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: Pemprov Libatkan Bank DKI Pulihkan Ekonomi Warga

Menurut Gilbert, pada awal Covid-19 merebak di Jakarta, lurah dan camat dinilai cenderung 'lebih santai'. Bahkan, Satpol PP sebagai penegak Perda dinilai tak maksimal menjalankan tugasnya.

"Kalau dikatakan (Covid-19) terkendali itu terlalu gegabah ya. Faktanya ada tren kenaikan di Jakarta. Rt di bawah 1 tak cukup sebagai parameter bahwa Jakarta terkendali," ucapnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menyatakan, ada 5.000 ASN yang diterjunkan ke 151 pasar trandisonal yang ada di Jakarta. ASN tersebut akan bertugas untuk mengawal kepatuhan masyarakat terkait pelaksanaan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Baca Juga: New Normal Ancam Jakarta Masuki Gelombang Kedua Covid-19

ASN juga mengawasi pengelola pasar terkait batas jumlah pengunjung yang tidak boleh melebihi kapasitas 50 persen. Bila dilanggar, maka akan ada upaya persuasif hingga penegakan hukum.

"Kalau mereka enggak pakai masker, mereka diimbau untuk pakai masker baru bisa melakukan aktivitas di pasar," kata Chaidir.



Sumber: BeritaSatu.com