Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Suap UNJ

Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Suap UNJ
Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, konferensi pers terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga dilakukan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020). (Foto: Berita Satu / Bayu Marhaenjati)
Bayu Marhaenjati / BW Kamis, 9 Juli 2020 | 16:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menghentikan penyelidikan kasus dugaan suap atau tindak pidana korupsi. Kasus itu terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) yang diduga dilakukan pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, tidak ditemukan pelanggaran pidana, sehingga kasusnya dihentikan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, setelah menerima pelimpahan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik Ditreskrimsus Polda Metro melakukan langkah-langkah melengkapi administrasi, penyelidikan, dan meminta keterangan 44 saksi, dua di antaranya merupakan saksi ahli.

"Hasil pemeriksaan saksi ahli yang ada, dua saksi ahli kita lakukan (pemeriksaan), dinyatakan bahwa perbuatan pidana ini tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Itu hasil saksi ahli," ujar Yusri, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020).

Dikatakan Yusri, penyidik kemudian melakukan gelar perkara bersama Bareskrim serta KPK, dan disimpulkan penyidik tidak menemukan pelanggaran tindak pidana korupsi.

"Ditarik kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil penyelidikan terhadap pelimpahan laporan hasil penyelidikan dari KPK terkait dengan perkaranya, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berpendapat, tidak menemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimana konstruksi hukum pada pasal persangkaan yang tertuang di dalam laporan hasil penyelidikan KPK," ungkapnya.

Yusri menyampaikan, karena tidak menemukan tindak pidana, maka penyidik menghentikan penyelidikan. "Penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum terhadap perkara ini," katanya.

Menurut Yusri, penyidik selanjutnya akan melimpahkan perkara kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemdikbud untuk dilakukan pendalaman.

"Ini hasil gelar perkara terakhir yang dilakukan untuk mencari konstruksi perkara dari 44 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan gelar perkara, semuanya dinyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur yang ada, sehingga dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," tandasnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Roma Hutajulu menjelaskan, polisi awalnya menerima pelimpahan kasus dari KPK soal dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian THR yang diduga dilakukan Rektor UNJ kepada pegawai Kemdikbud. Selanjutnya, penyidik menyelidiki berdasarkan laporan informasi nomor: LI/185/V/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2020; Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik/1417/V/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2020; Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin. Gas/1733/ V/RES.3.3/2020/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2020.

"Kami menindaklanjuti dan melakukan pendalaman dengan melakukan penyelidikan. Jadi penyelidikan itu mencari dan menemukan peristiwa apa yang terjadi sehingga berdasarkan fakta-fakta," ucapnya.

Roma melanjutkan, setelah penyidik meminta keterangan sebanyak 44 saksi dan memeriksa barang bukti berupa rekaman kamera pengawas alias CCTV, maka terbangun konstruksi peristiwa.

Fakta peristiwanya, adalah pihak UNJ menggelar rapat pimpinan khusus di Ruang Gedung Rektorat, yang dilakukan secara fisik dan online, pada Rabu 14 Mei 2020. Rapat itu dipimpin Rektor UNJ Komarudin dan dihadir Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Kepala Biro, dan Kepala Lembaga.

Selanjutnya, disepakati mengumpulkan uang THR dari 11 fakultas dan program untuk pegawai Kemdikbud. Uang yang terkumpul berjumlah Rp 55 juta sebagian ditukar dalam bentuk dolar untuk efektivitas pemberian.

"Terjadi kesepakatan untuk mengumpulkan sejumlah dana dalam rangka konstruksinya adalah pemberian tunjangan hari raya karena pada saat itu momennya tiga hari menjelang hari raya penyerahannya itu dilakukan," katanya.

Pada Rabu, 20 Mei 2020, Komarudin meminta Kepala Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor untuk menyerahkan dana tersebut. Selanjutnya, Dwi memberikan uang sebesar Rp 5 juta kepada pegawai Kemdikbud berinisial DI -tanpa sepengetahuan yang bersangkutan diletakkan di dalam majalah di meja kerja-, kemudian kepada TS Rp 2,5 juta, DSM Rp 1 juta, dan P Rp 1 juta, yang semuanya tanpa sepengetahuan penerima.

"Sebagian dari dana tersebut memang diserahkan, tetapi setalah kita cek dan dilakukan rekonstruksi, baik itu di Kemendikbud, itu semuanya tanpa sepengetahuan penerima. Sehingga, konstruksi unsur pemberian dan penerima semuanya tanpa sepengetahuan dari penerima, dan pemberi pun merasa bagian dari sukarela," tegasnya.

Roma menambahkan, setelah dilakukan kroscek, pihak penerima juga tidak memiliki kewenangan atau otoritas, dan menerima tanpa sepengetahuannya. Artinya, penerima tidak tahu kalau dana itu berkaitan dengan THR.

"Sehingga kami berpendapat, dan melakukan pemeriksaan ahli terhadap konstruksi peristiwa tersebut, ada dua ahli yang menyampaikan, kemudian kami juga coba membangun konstruksi melakukan penyelidikan, sehingga tidak ditemukan tindak pidana," tegasnya.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK tetap mengawasi dan melakukan supervisi terhadap penyelidikan polisi terkait kasus dugaan korupsi bermodus pemberian THR itu. Termasuk, mengikuti gelar perkara yang kemudian menyimpulkan penyelidikan kasus dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana itu.

"Gelar perkara, KPK juga ikut di sana untuk mendiskusikan terkait dengan hasil-hasil penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. KPK apresiasi dan menghargai penyelidikan yang ada. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan ahli tidak ditemukan pidana, sehingga dilimpahkan ke aparat pengawas pemerintah," katanya.

Kendati demikian, Ali menuturkan, berdasarkan mekanisme undang-undang, apabila ditemukan bukti baru, maka kasus bisa dibuka kembali. "Sesuai mekanisme undang-undang kita, baik itu penyelidikan dan penyidikan, suatu saat apabila kenudian ditemukan, maka itu bisa dibuka kembali," katanya.

Plt Inspektur Jenderal Kemdikbud, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, setelah menerima pelimpahan, pihaknya akan mendalami untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik atau disiplin dalam perkara ini.

"Kita akan melakukan pendalaman dulu, apakah nanti bisa dilanjuti dengan dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin. Namun, kita lakukan pendalaman dulu bersama sekjen, karena yang menangani pelanggaran kode etik dan pelangaran disiplin adalah sekjen," katanya.

Chatarina menuturkan, apabila nanti ditemukan ada bukti baru terkait peristiwa pidana, pihaknya akan melimpahkan kembali kasusnya ke kepolisian.

"Kalau itu merupakan peristiwa pidana iya. Namun, kan ini belum ditemukan peristiwa pidana. Jadi yang menilai apakah ada peristiwa pidana tentunya teman-teman penegak hukum, kami akan menindaklanjuti apakah ini terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, KPK menangkap Kabag Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor alias DAN terkait kasus dugaan suap THR kepada pejabat Kemdikbud. Dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (20/5/2020) itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sebesar US$ 1.200 dan Rp 27,5 juta. Belakangan, perkara itu dilimpahkan ke Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.



Sumber: BeritaSatu.com