Pemprov DKI Ungkap Penyebab Kasus Covid-19 Meningkat di PSBB Transisi

Pemprov DKI Ungkap Penyebab Kasus Covid-19 Meningkat di PSBB Transisi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: istimewa)
Yustinus Paat / WBP Sabtu, 18 Juli 2020 | 05:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan sejumlah penyebab kasus Covid-19 justru mengalami lonjakan pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi hingga perpanjangan PSBB transisi. Pertama, kata Ariza, sapaan akrabnya, masyarakat DKI atau yang beraktivitas di DKI Jakarta sudah jenuh, capek dan euforia ketika ada pelonggaran aktivitas sosial, ekonomi dan keagamaan. Euforia tersebut, mendorong mereka keluar rumah dengan tidak terlalu memperhatikan protokol kesehatan.

"Kedua, sebagian masyarakat kita belum sepenuhnya disiplin, patuh, dan taat. Untuk itu kita minta, seluruh masyarakat meningkatkan kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan melaksanakan protokol Covid-19," ujar Ariza usai menghadiri Kampanye Pasar Tradisional Bebas Covid-19 dan Gerakan Memakai Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan,Jumat (17/7/2020).

Ketiga, kata Ariza, adanya peningkatan test Covid-19 di Jakarta. Apalagi metode yang dilakukan DKI Jakarta, tidak hanya contact tracing, tetapi melakukan active case finding atau proaktif mendatang kelompok masyarakat untuk dilakukan test Covid-19.

"Kami membuka data secara terbuka, secara transparan, dan terus melakukan identifikasi, testing, tracing, tujuannya dalam rangka mempercepat identifikasi penyebaran Covid sehingga kita bisa melakukan penanganan, penanggulangan dan pencegahan," ungkap dia.

Baca juga: PSBB Transisi, Sanksi Denda Warga Tanpa Masker Capai Rp 330 Juta

Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan PSBB transisi fase I sejak 5 Juni hingga 2 Juli 2020. Kemudian, PSBB transisi fase I diperpanjang selama 14 hari dari 3 Juli hingga 16 Juli. Karena kasus melonjak, Pemprov DKI memutuskan kembali memperpanjang PSBB transisi fase I dari 17 Juli sampai 30 Juli mendatang.

Untuk menekan laju lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, Ariza menuturkan sejumlah langkah Pemprov DKI. Pertama, beberapa unit usaha yang rencananya dibuka secara bertahap, belum diizinkan beroperasi seperti bioskop. "Kami tetap perpanjang PSBB fase pertama dengan tidak menambah pembukaan unit-unit kegiatan baru lainnya," tandas dia.

Kedua, Pemprov DKI akan meningkatkan penegakan disiplin dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan PSBB sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Sanksi atas Pelanggaran PSBB. Jika melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi mulai teguran, denda, kerja sosial, penutupan tempat usaha, pencabutan izin usaha sampai sanksi pidana. "Kami akan tingkatkan penegakkan disiplin. Kami tahu satpol PP dan seluruh aparat lainnya sudah bekerja melakukan penegakkan. Jadi kami minta seluruh unit kegiatan untuk patuh dan disiplin," kata dia.

Ketiga, tambah Ariza, Pemprov akan terus meningkatkan testing, tracing, dan treatment terhadap orang yang terpapar Covid-19. Tujuannya mempercepat identifikasi penyebaran Covid-19 sehingga bisa melakukan penanganan, penanggulangan dan pencegahan secara cepat dan tepat. "Keempat kami juga luncurkan program aplikasi CLM untuk memastikan identifikasi daripada seluruh warga Jakarta," pungkas Ariza.

Aplikasi Corona Likelihood Metric atau CLM adalah metode tes kesehatan menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengetahui kemungkinan risiko seseorang terkena Covid-19. Pemohon memasukkan data pribadi ke aplikasi tersebut dan akan diberi pertanyaan soal gejala Covid-19. Ketentuan mengenai CLM ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com