Pemprov DKI Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran selama PSBB

Pemprov DKI Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran selama PSBB
Petugas gabungan memberikan hukuman push up kepada warga yang tidak memakai masker saat razia Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). (Foto: Antara Foto / Reno Esnir)
Yustinus Paat / CAH Selasa, 21 Juli 2020 | 15:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumpulkan uang sebesar Rp 1.663.560.000 dari sanksi denda atas pelanggaran ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari sejak awal pemberlakuan PSBB 10 April lalu sampai masa perpanjangan PSBB transisi saat ini. Sanksi denda tersebut dikenakan baik terhadap orang perorangan maupun terhadap tempat usaha atau perkantoran.

"Kalau dikaitkan dengan penindakan denda sejak awal, PSBB sebelumnya, maka total keseluruhan yaitu Rp 1.663.560.000," ujar Kepala Satpol PP Arifin di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Sanksi atas pelanggaran PSBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta. Pergub ini diundangkan pada 30 April 2020. 

Baca Juga: Perpanjangan PSBB Transisi, Pemprov DKI Akan Tingkatkan Penegakan Disiplin

Dalam Pergub tersebut diatur berbagai jenis sanksi mulai dari sanksi teguran, denda, kerja sosial sampai penutupan sementara tempat usaha. Sanksi ini berlaku untuk orang perorangan misalnya yang tidak pakai masker di fasilitas publik dikenai denda dari Rp 100.000 sampai Rp 250.000.

Tempat usaha juga bisa dikenai sanksi denda jika melanggar dengan kisaran denda dari Rp 5 juta sampai Rp 50 juta. Misalnya perusahaan yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB, namun tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, maka dikenakan sanksi denda administratif paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 50 juta.

Arifin menegaskan sanksi denda bukan berarti Pemprov DKI ingin mengambil untung dari denda tersebut untuk menambah pendapatan daerah. Penerapan saksi, termasuk sankai denda, kata dia, lebih pada upaya memberikan efek jera kepada masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Baca Juga: Pemprov DKI Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Sanksi Denda Pelanggaran selama PSBB

"Dalam penegakan hukum ini kita harapkan ada efek jera yang dirasakan masyarakat sehingga masyarakat disiplin, mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, punya komitmen, dan tanggung jawab," tandas dia.

Apalagi, kata Arifin, pihaknyan mencermati tingkat disiplin warga menjalankan protokol kesehatan sudah mulai menurun. Menurut dia, hal tersebut bisa saja disebabkan karena warga sudah jenuh dengan adanya pembatasan-pembatasan dan euforia dengan istilah new normal.

"Karena itu, kita tingkatkan pengawasan dan penindakan serta terus mengingatkan masyarakat untuk displin menjalankan protokol kesehatan," tutur dia.

Namun, Arifin meminta masyarakat, tidak menjadikan Satpol PP atau petugas lainnya sebagai musuh. Satpol PP, kata dia, bukan orang yang dibenci atau dimusuhi, tetapi Satpol adalah sahabat sejati yang terus mengingatkan warga dalam bentuk pengawasan dan penindakan.

"Sahabat sejati itu adalah orang yang selalu mengingatkan jika temannya salah. Bukan kemudian dia membiarkan. Maka tugas kitalah kemudian mengingatkan. Bahwa Anda ada kekeliruan. Bahwa Anda lalai. Anda abai, Anda melanggar. Nah ini makna kami bikin untuk razia Ok Friend," pungkas dia. 



Sumber: BeritaSatu.com