DKI Pinjam Uang Berbunga Rp 7 T, Anggota DPRD Minta Anies Tak Gegabah

DKI Pinjam Uang Berbunga Rp 7 T, Anggota DPRD Minta Anies Tak Gegabah
Anggota DPRD DKI dari Partai Nasdem, Jupiter. (Foto: Nasdem DKI)
Hotman Siregar / JAS Senin, 27 Juli 2020 | 21:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi C DPRD DKI, Jupiter meminta Gubernur Anies Baswedan tidak gegabah meminjam dana ke perusahaan BUMN, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman uang sebesar Rp 12,5 triliun berkonsekuensi pada bunga yang tidak kecil yakni Rp 7 triliun. Sehingga justru akan membebani keuangan DKI.

“Kalau kita asumsikan bunga terendah saja, dari pinjaman itu 0,5 persen dikalikan 12 bulan, berarti 6 persen per tahun. Artinya, dari Rp 12,5 triliun itu Pemda nantinya wajib membayar Rp 62,5 miliar setiap bulan," ujar Jupiter di gedung DPRD Jakarta, Senin (27/7).

Bila dikalikan 10 tahun, maka total bunga yang harus dibayarkan dari pinjaman ini Rp 7 triliun. Menurutnya, bunga itu yang sangat fantastis.

Menurut politisi Nasdem itu, uang sebesar itu tidak rasional untuk bayar bunga. Ia mengatakan, daropada membayar bunga Rp 7 triliun lebih baik dibuat membantu warga miskin, misalnya digunakan buat menyelamatkan anak-anak di DKI yang putus sekolah.

"Bayangkan, dengan bunga sebesar itu berapa siswa yang bisa diselamatkan,” katanya.

Jupiter berharap Anies sebaiknya berkonsultasi dulu dengan DPRD DKI Jakarta sebelum meminjam uang. Tujuannya, agar wakil rakyat di Kebon Sirih dapat memberikan pandangan dan masukan-masukan yang positif.

“Pemda itu kan bukan hanya eksekutif, tapi juga legislatif. Maka itu, penting bagi Pak Anies mendengarkan dulu masukan-masukan dari kami,” kata Jupiter.

Untuk mendapatkan dana, kata Jupiter, Pemprov tak perlu meminjam uang. Menurutnya, banyak langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Kalau misalnya mal-mal itu bisa dapat diskon 25-30 persen, asal bayarnya dalam waktu dua minggu misalnya. Dengan begitu, diharapkan mereka mau bayar cepat karena dapat diskon itu,” kata Jupiter.

Jupiter mengatakan, berbagai program stimulus ekonomi di Ibu Kota mestinya bisa melalui sumber pembiayan yang ringan. Bukan yang justru akan membebani Pemda dalam waktu jangka panjang.

Dia kemudian mempertanyakan kontribusi BUMD-BUMD yang selama ini setiap tahun dapat Penyertaan Modal Daerah (PMD), yang notabene berasal dari uang rakyat.

Menurut dia, mestinya Anies mengevaluasi atau mengaudit secara berkala terkait keberadaan BUMD di Jakarta yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau mereka (BUMD) tidak berdampak baik pada pendapatan daerah buat apa?. Jangan sampai BUMD hanya menggunakan uang rakyat hanya untuk kesejahrteraan direksi mereka saja. Tapi tidak memberi manfaat bagi warga Jakarta,” jelasnya.



Sumber: BeritaSatu.com