Kapolri Ancam Bubarkan Demo di Depan MK
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Kapolri Ancam Bubarkan Demo di Depan MK

Selasa, 25 Juni 2019 | 11:37 WIB
Oleh : Farouk Arnaz / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan, pihaknya tidak ingin kecolongan dalam menjaga kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa hasil pemilihan presiden. Polri menurunkan 47.000 aparat gabungan dan mengancam akan membubarkan paksa jika ada yang nekad beraksi di depan MK.

“Kita sudah mendengar ada imbauan dari Paslon 02 tidak perlu hadir ke MK. Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, bahwa kepolisian tidak memberikan izin demo di depan MK dengan dasar UU nomor 9 tahun 98 khususnya Pasal 6,” kata Tito Karnavian di Mabes Polri Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Dalam pasal itu, ada lima hal yang tidak boleh dilakukan dalam demo, di antaranya, tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh menganggu hak asasi orang lain, dan harus menjaga kesatuan bangsa.

“Pada waktu (demo) di depan Bawaslu (21 Mei) itu sebetulnya Polri sudah sangat toleran dan melakukan diskresi meski sebetulnya tidak tepat untuk menggelar aksi di depan Bawaslu yang merupakan jalan protokol karena akan mengganggu publik dan pemakai jalan lainnya apalagi dilaksanakan hingga malam hari,” urai Tito Karnavian.

Benar saja, toleransi dan diskresi yang diberikan Polri akhirnya disalahgunakan dengan adanya kelompok perusuh yang dia yakini sudah merencanakan aksinya.

“Kenapa merencanakan? Itu karena kalau memang konflik biasa itu peralatan yang digunakan seadanya. Tidak ada molotov, tapi ini ada dan itu dipersiapkan. Ada petasan roket itu pasti udah dibeli sebelumnya, ada mobil ambulans isi panah kemudian batu, parang itu pasti dipersiapkan sebelumnya,” sambungnya.

Jadi, jelas Tito Karnavian lebih lanjut, peristiwa 21-22 Mei itu sudah direncanakan rusuh dan dia tidak ingin itu terulang kembali. Makanya, dia melarang semua unjuk rasa yang melanggar ketertiban publik. Dia juga sudah menekankan kepada jajaran untuk tetap waspada dan terus berkordinasi dengan Panglima TNI dan KSAD.

“Kita sudah persiapkan pasukan hampir 45 ribu, kemudian kita akan jaga. Kalau perlu kita tutup, kita tutup (jalan raya). Kemudian kalau tetap melaksanakan unjuk rasa, sepanjang mengganggu kepentingan publik, kita akan bubarkan. Tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam itu protapnya,” tegas Tito Karnavian lagi.

Protap pembubaran mulai dari peringatan, dimana apabila para pelaku unjuk rasa bersikap baik maka Tito menjamin polisi akan baik juga. Tapi kalau ada yang melakukan kerusuhan pasti akan ditindak tegas tapi terukur.

“Maka saya perintahkan jangan bawa peluru tajam. Jadi nanti kalau ada peluru tajam bukan dari Polri atau TNI dan kami sudah menyampaikan kepada para komandan, maksimal yang kita gunakan adalah peluru karet,” imbuhnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Ombudsman Kritik DKI Tak Terapkan Sistem Zonasi Murni

Pemprov DKI menolak menerapkan sistem itu karena tidak diajak diskusi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Tidak Ada Jalan Tol Menuju Bandara Kulonprogo

Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat sudah kesepakatan bahwa sesuai arahan Gubernur DIY, jalan tol tidak mengarah ke YIA.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kiara: Nasib Ribuan Warga Teluk Jakarta Terabaikan

Kiara menilai perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta sudah tidak relevan dan substantif.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Smartfren Dukung Pelepasan Burung Elang Ular Bido

Smartfren Telecom sebagai salah pelaku usaha di Indonesia memberikan dukungan pada kegiatan pelepasliaran dua ekor Elang Ular Bido (Spilornis cheela).

NASIONAL | 25 Juni 2019

Pembangunan Rutan Jeneponto, Kontraktor Pertanyakan Syarat Khusus

Kontraktor di Sulsel menuding adanya aroma persekongkolan dalam lelang pengerjaan pembangunan gedung Rutan Klas IIB Kabupaten Jeneponto.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Wajibkan Busana Muslim, Kepsek SD Gunungkidul: Kesalahan Redaksional

“Tidak ada diskriminasi siswa maupun calon siswa nonmuslim. Segera kami ralat untuk meluruskan maksud edaran tersebut," kata Pujiastuti.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Kasus Korupsi E-KTP, KPK Jadwalkan Periksa Menkumham

Politikus PDIP itu bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP .

NASIONAL | 25 Juni 2019

Venue PON XX Papua Ditaregt Selesai Juni 2020

Kempupera telah menganggarkan Rp 936,8 miliar dalam pembangunan venue PON XX di Provinsi Papua.

NASIONAL | 25 Juni 2019

KPK dan OECD Bahas Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

Pertemuan ini digelar atas permintaan OECD yang sedang melakukan investment policy review untuk Indonesia.

NASIONAL | 25 Juni 2019

Garuda Pastikan Jalur Penerbangannya Tidak Lewat Selat Hormuz

Pihaknya akan terus memantau secara internsif perkembangan lebih lanjut kondisi tersebut serta berkoordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait.

NASIONAL | 25 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS