Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Rabu, 6 November 2019 | 16:29 WIB
Oleh : Yustinus Paat / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri meminta pemerintah dan DPR melakukan legal mapping atau pemetaan peraturan perundang-undangan sebelum merancang omnibus law. Legal mapping penting agar bisa melakukan harmonisasi dan konsolidasi peraturan perundang-undangan.

“Sebelum melangkah ke omnibus law, harus ada yang namanya legal mapping atau pemetaan peraturan perundang-undangan, baik legal mapping secara horizontal (peraturan yang setingkat) maupun secara vertikal (peraturan di bawahnya)," ujar Ronald saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ronald mengatakan, legal mapping untuk bisa memastikan suatu peraturan masih relevan dan tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan lain. Setelah itu, pemerintah dan DPR bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan tersebut.

“Jadi, legal mapping, monitoring, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tahapan yang penting sebelum membuat omnibus law. Memang hal tersebut belum menjadi tradisi yang kuat dalam proses legislasi di Indonesia. Namun, ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan legal mapping, monitoring, dan evaluasi sehingga ada konsolidasi peraturan,” terang dia.

Lebih jauh Ronald menjelaskan, sasaran atau objek dari omnibus law, yakni perubahan, pencabutan, dan pemberlakukan suatu aturan baru tentang suatu hal yang pengaturan sebelumnya terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui omnibus law nantinya akan ada peraturan yang dicabut atau diubah dan terdapat peraturan baru yang mengatur sesuatu tanpa tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan lainnya.

Omnibus law juga tidak boleh diposisikan menjadi UU payung karena sistem legislasi Indonesia tidak mengenal UU semacam itu. Dalam hirarki UU di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tidak dikenal adanya UU payung,” tutur dia.

Meskpun, kata Ronald, dalam prakteknya, omnibus law pernah diterapkan dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dia mencontohkan pengaturan tentang DPRD dalam UU 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU Pemda tersebut mencabut ketentuan DPRD yang diatur dalam UU MD3 sehingga rujukan tentang DPRD mengacu pada UU Pemda.

“Memang belum total omnibus law, karena ketentuan DPRD masih diatur di undang-undang lain, seperti UU Pelayan Publik dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, sepanjang diatur dalam UU Pemda, maka acuan kita tentang DPRD tetap ke UU Pemda” jelas dia.

Lebih lanjut, Ronald mengatakan jika pembentukan omnibus law pengaturannya bersifat umum (lex generalis), maka materi muatannya bersifat mencabut beberapa ketentuan yang saling bertentangan. Namun, dia mengakui bahwa omnibus law yang bersifat umum bakal tidak berlaku jika berhadapan dengan UU khusus.

Omnibus law akan bermasalah jika berhadapan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis, sehingga omnibus law ini menjadi tidak berlaku,” pungkas Ronald.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Permohonan Bowo Sidik Jadi JC

Jaksa menuntut Bowo Sidik untuk dihukum ‎7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

NASIONAL | 6 November 2019

Jokowi Sebut Calon Dewas KPK Masih Digodok

Presiden Joko Widodo menyebut calon anggota dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dalam tahap penggodokan internal.

NASIONAL | 6 November 2019

Golkar Berharap Anggota Dewan Pengawas KPK Mengerti Hukum

Partai Golkar berharap, anggota Dewan Pengawas KPK diisi oleh orang-orang yang berlatar belakang ilmu hukum.

NASIONAL | 6 November 2019

Maruarar: Idham Kapolri yang Tegas dan Humanis

Maruarar menilai sosok Idham sebagai sosok yang humanis. Di balik ketegasan dan kelugasannya, Idham juga terlihat sangat memanusiakan manusia.

NASIONAL | 6 November 2019

Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Jaksa menuntut hak politik Bowo Sidik dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

NASIONAL | 6 November 2019

Pesparani Katong Samua Bersaudara Pererat Persaudaran Masyarakat di Kupang

Kita boleh berbeda iman dan keyakinan, tetapi kita satu hati untuk Kota Kupang yang bersimbolkan kasih,” kata Herman Man.

NASIONAL | 6 November 2019

Perlu Response Cepat Atasi Kolera Babi yang Meluas

Di tengah wabah ASF (flu babi) dari negara-negara Asia, Indonesia diserang kolera babi.

NASIONAL | 6 November 2019

Mabes TNI Siapkan Kekuatan Hadapi Kerawanan Pilkada 2020

Mabes TNI menyatakan terdapat sejumlah kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang sudah diprediksi.

NASIONAL | 6 November 2019

Indonesia Wajib Pastikan Reekspor Sampah Tiba di Negara Asal

Hanya 12 dari 58 kontainer yang benar-benar dikembalikan ke Amerika Serikat sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah.

NASIONAL | 6 November 2019

Jabat 3 Tahun 3 Bulan, Tito: Jadi Kapolri Itu Berat

Tantangan yang dihadapi Polri ke depan cukup berat.

NASIONAL | 6 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS