Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.25)   |   COMPOSITE 4879.1 (1)   |   DBX 933.193 (0.2)   |   I-GRADE 128.434 (0.25)   |   IDX30 404.523 (-1.05)   |   IDX80 106.174 (-0.17)   |   IDXBUMN20 268.239 (-0.84)   |   IDXG30 113.341 (-0.05)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-1.43)   |   IDXQ30 118.527 (-0.37)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.07)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.27)   |   IDXV30 100.803 (-0.03)   |   INFOBANK15 767.134 (-4.66)   |   Investor33 355.071 (-1.5)   |   ISSI 143.565 (0.35)   |   JII 517.566 (2.32)   |   JII70 175.828 (0.63)   |   KOMPAS100 953.068 (0.13)   |   LQ45 742.375 (-1.19)   |   MBX 1347.52 (-0.07)   |   MNC36 265.633 (-0.06)   |   PEFINDO25 258.006 (0.98)   |   SMInfra18 230.699 (-0.49)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.18)   |  

Mantan Kades Ini Diduga Korupsi Rp 1 Miliar

Kamis, 9 Juli 2020 | 13:52 WIB
Oleh : Willy Grasias / AMA

Ruteng, Beritasatu.com – Sebanyak 92 warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok, Fransiskus Darius Syukur. Ansi, sapaan akrab Fransiskus Darius Syukur diduga melakukan korupsi dana desa selama periode kepemimpinnya (2014-2019) lebih dari Rp 1 miliar.

Mereka juga melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Desa Goloworok (Oktober 2019 - sekarang) Sabinus Danggur terkait penggunaan dana desa tahun anggaran 2020.

“Perkiraan kami bisa lebih dari Rp 1 miliar sejak 2014 sampai 2019. Itu hitungan-hitungan kasar kami. Berapa yang sebenarnya, biarkan penegak hukum yang menyelediki,” kata ‘Tua Golo’ (Kepala Kampung) Wela, Philipus Jeharut, saat memberikan laporan di Kejaksaan Negeri, Ruteng, Kamis (9/7/2020).

Ia menjelaskan, laporan yang diberikan diserta bukti-bukti dan foto-foto proyek yang dikerjakan Ansi selama menjabat. Tembusan laporan dikirim juga ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Transmigrasi, Jaksa Agung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Kupang. Hal itu dilakukan agar presiden dan para menteri tahu bagaimana pejabat paling bawah melakukan penyelewengan melalui dana desa.

Dia mengungkapkan, banyak proyek yang dilaporkan dalam laporan keuangan akhir tahun tetapi tidak sesuai dengan fisik di lapangan. Bahkan ada proyek yang tidak ada pembangunan fisiknya. Berbagai kegiatan administrasi perkantoran juga fisiknya tidak tampak, sementara pada laporan penggunaan ada item-item barang yang dibeli.

“Kami mencurigai ada manipulasi laporan keuangan tiap akhir tahun yang dilakukan Ansi. Kami mohon penegak hukum untuk memeriksa secara lengkap. Negara ini bisa hancur kalau dana desa hanya memperkaya pejabatnya,” ujar Philipus.

Menurut Philipus, setiap mengerjakan proyek dana desa, Ansi tidak pernah membuat papan pengumuman mengenai berapa nilai proyek, berapa volume proyek, dan siapa yang mengerjakan. Masyarakat juga tidak pernah tahu mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek karena ditutupi oleh Ansi.

Ansi juga jarang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dan tidak melibatkan Badan Pembangunan Desa (BPD) untuk merencanakan pembangunan desa. Semua dilakukan sendiri oleh Ansi melalui konsultan proyek yang telah ditunjuk Ansi.

“Dari pengakuan sejumlah anak buahnya, mereka hanya disodorkan kertas untuk tandatangan persetujuan setelah proyek disusun oleh Ansi. Ini kan praktik tidak benar,” tutur Philipus.

Salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan Ansi yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman Rumah Adat Kampung Wela. Pembangunan itu masih dikelola dan dibawah pengawasan Ansi pada 2020. Padahal Ansi sudah selesai masa jabatannya pada Oktober 2019.

Saat ditanya, Ansi mengaku proyek itu masuk dalam Tahun Anggaran 2019. Anehnya, pengerjaan proyek baru dilakukan mulai tanggal 6 Januari 2020. Padahal Tahun Anggaran 2019 sudah selesai.

“Yang menyedihkan, proyek mangkrak (terhenti) hingga saat ini. Padahal anggarannya ada dan sudah lewat. Ini kan sudah terang-benderang manipulasi dan korupsi,” ujar Philipus.

Melindungi

Warga pelapor lainnya, Yohanes Jelahut menjelaskan alasan Plt Sabinus Danggur ikut dilaporkan karena ikut melindungi Ansi dalam proyek TPT di Kampung Wela. Hal itu terbukti dia menyetujui dana desa Tahun Anggaran 2020 dipakai untuk meneruskan pembangunan proyek yang ditinggalkan Ansi. Binus juga terlibat dalam mengangkut tanah untuk mengisi atau menutup tembok.

“Ada 10 truk yang sudah diangkut sebelum terhenti. Pengakuan tukang yang mengerjakan tembok, memang ada indikasi kerja sama antara Binus dan Ansi. Maka kami laporkan juga sudara Binus,” jelas Jon, sapaan akrab Yohanes Jelahut.

Dia juga menyebut pelaporan Binus karena tidak jelas penggunaan dana desa tahun 2020. Anggaran untuk penanganan Covid-19 dari dana desa tidak jelas penggunaanya. “Kami ingin semua diproses. Biar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” tegas Jon.

Seusia menyerahkan laporan di lobi Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng, rombongan pelapor itu, langsung menuju Polres Manggarai di Jalan Katedral Ruteng untuk menyerahkan salinan laporan itu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

NasDem Soroti Daya Tahan KAI Hadapi Pandemi

Usulan PT KAI menambah modal perusahaan akan ditindaklanjuti Komisi VI DPR. Pemberian modal dalam bentuk PMN memang kewajiban negara kepada perusahaan BUMN.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Petahana Hidayatullah Dipastikan Maju Kembali di Pilbup Kepahiang 2020

Bupati Kepahiang, Bengkulu, Hidayatullah Sjahid, dipastikan kembali maju di pemilihan bupati (pilbup) setempat pada 9 Desember 2020 mendatang.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pengamat: RUU PIP Menjadi Payung Hukum BPIP Perkuat Pancasila

Sangat penting memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi BPIP sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pembinaan serta penguatan Pancasila.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Maria Pauline WN Belanda, Kabareskrim: Bukan Kendala

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit mengatakan tak ada kendala dengan penyidikan Maria Pauline Lumowa kendati yang bersangkutan adalah warga negara Belanda.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Maria Pauline Langsung Diserahkan ke Bareskrim Polri

Maria Pauline Lumowa diserahkan ke Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum yang dihindarinya selama 17 tahun.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Targetkan Kaum Milenial, Ini Pesan Menpora untuk I'M Gen Z

Menpora berharap program yang diusung oleh organisasi I'M Gen Z lebih kreatif dan variatif untuk menarik lebih banyak kalangan milenial.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kuota Kurang 22.000, PPDB SMA dan Kejuruan di Sumut Dibuka Lagi

Disdik Sumut membuka kembali proses PPDB untuk tingakt SMA dan kejuruan karena sekitar 20.000 kuota belum terpenuhi.

NASIONAL | 9 Juli 2020

5 Kabupaten di Bengkulu Berstatus Zona Hijau Covid-19

Kelima kabupaten itu, yakni Bengkulu Selatan, Seluma, Mukomuko, Kaur, dan Kabupaten Lebong.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Indonesia Tidak Bisa Pecahkan Sendiri Masalah Kewarganegaraan Ganda

Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda sering terjadi ketika berusia 21 tahun. Mereka diminta memilih, padahal di usia itu anak masih labil dalam memilih.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kasus Maria Pauline Buka Luka Lama Polri

Sempat buron dan menyeret petinggi Polri, berkas Maria Pauline Lumowa belum dirampungkan penyidik Polri hingga saat ini.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS