Kejari Ruteng Perlu Juga Terapkan UU TPPU
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

Dugaan Korupsi Dana Desa

Kejari Ruteng Perlu Juga Terapkan UU TPPU

Rabu, 15 Juli 2020 | 10:48 WIB
Oleh : Willy Grasias / AMA

Ruteng, Beritasatu.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta menerapkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Desa (Kades) Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Fransiskus Darius Syukur.

Hal itu penting untuk melacak dan menarik harta yang dimiliki dari perbuatan korupsi. Apalagi, dugaan dana yang dikorupsinya mencapai lebih dari Rp 1 Miliar.

"Perlu diterapkan UU TPPU untuk mantan Kades itu. Supaya bisa lacak hartanya. Siapa tahu ada yang disembunyikan atau dialihkan pasca dilaporkan," kata peneliti dari Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman saat dihubungi dari Ruteng, Rabu (15/7/2020).

Ia menjelaskan, penggunaan TPPU untuk memberi efek jera kepada para pelaku, terutama para kades. Ada kesan para kades di seluruh republik ini merasa nyaman dan tenang jika korupsi karena tidak mungkin penegak hukum akan menggunakan UU TPPU dalam menjerat perbuatannya dengan alasan alokasi dana desa sangat kecil.

"Saya menolak pernyataan bahwa banyak kades dijerat karena tidak mampu membuat laporan atau kelalaian administrasi. Itu hanya alasan agar tidak terjerat saja. Memang fakta di desa-desa itu, banyak kades yang bandit. Mereka pesta pora karena ada dana desa yang begitu besar. Mereka pakai untuk memperkaya diri dan menumpuk harta. Maka penting untuk penggunaan UU TPPU kepada para kades yang korup," jelas Ferdy.

Dia menegaskan, penggunaan UU TPPU sangat penting untuk melacak kekayaan dan sumber kekayaan yang dimilikinya. "Ini semua bisa ditelusuri Kajari. Mungkin masih ada harta lain. Maka perlu gunakan UU TPPU itu," tegas Ferdy.

Sebelumnya, sebanyak 92 warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kades Goloworok Fransiskus Darius Syukur. Ansi, sapaannya, diduga melakukan korupsi dana desa selama periode kepemimpinnya (2014-2019) lebih dari Rp 1 miliar.

“Perkiraan kami bisa lebih dari Rp 1 miliar sejak 2014 sampai 2019. Itu hitungan-hitungan kasar kami. Berapa yang sebenarnya, biarkan penegak hukum yang menyelediki,” kata ‘Tua Golo’ (Kepala Kampung) Wela, Philipus Jeharut saat memberikan laporan di Kejari Ruteng, Kamis (9/7/2020).

Ia menyebut salah satu proyek mangkrak dan janggal yang dilakukan Ansi yaitu pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di halaman ‘Mbaru Gendang’ (Rumah Adat) Kampung Wela. Pembangunan itu masih dikelola dan dibawah pengawasan Ansi pada 2020. Padahal Ansi sudah selesai masa jabatannya pada Oktober 2019.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Artis Hana Hanifah Sudah 1 Tahun Terlibat Prostitusi Daring

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengungkap Hana Hanifah sudah satu tahun menggeluti dunia prostitusi daring.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Kemdagri

Bupati Agam, Sumatera Barat, Indra Catri dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Bupati Mitra Disebut Sering Ingatkan Kades Tidak Selewengkan BLT Dana Desa

Bupati Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, James Sumendap disebut sering mengingatkan kepala desa tidak menyelewengkan bantuan langsung tunai dana desa.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Maraknya Mafia Tanah Disebut Akibat UU Agraria Tak Dijalankan

Maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan para mafia lantaran aparatur negara tidak menjalankan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Alumni Perikanan Undip Beri Masukan Percepatan Industri Budidaya Lobster Nasional

Keluarga Alumni Perikanan Undip,merekomendasikan berbagai masukan kepada pemerintah terkait percepatan industri budidaya lobster nasional.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Revisi Prolegnas Prioritas 2020, Upaya Realistis Baleg DPR

Badan Legislasi (Baleg) DPR berusaha meyakinkan bahwa sejumlah RUU yang dicabut dari Proglegnas Prioritas 2020 merupakan upaya realistis.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Pemerintah Komitmen Fokus Peningkatan Kesejahteraan Papua

Pemerintah berkomitmen untuk fokus meningkatkan kesejahteraan Papua.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Diminta Pecat ASN Berpaham Kapitalis, Liberalis, dan Komunis

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk berlaku adil terkait sanksi bagi aparatur sipil negara.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Soal Kongkalikong Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Tak Mau Berburuk Sangka

Pimpinan DPR tak mau berburuk sangka terhadap para aparat penegakan hukum (APH) menyusul kaburnya buronan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 14 Juli 2020

DPR Dukung Rencana Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Nonstruktural

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga nonstruktural (LNS) didukung oleh DPR.

NASIONAL | 14 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS