Rencana PK Ulang Djoko Tjandra Dinilai Wajar
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Rencana PK Ulang Djoko Tjandra Dinilai Wajar

Kamis, 6 Agustus 2020 | 14:16 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / AMA

Jakarta, Beritasatu.com - Praktisi hukum Ricky Vinando menilai, rencana terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) lagi atas kasus yang menimpanya sebagai sesuatu yang wajar untuk memperjelas dan meluruskan hukum.

"Ajukan PK wajar saja demi meluruskan hukum. Djoko Tjandra sebenarnya secara hukum sekarang itu bukan terpidana sejak 2009. Jadi ajukan PK demi meluruskan hukum terutama soal putusan PK lebih tinggi dari kasasi, itu yang tidak boleh kan," kata Ricky Vinando, di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Menurutnya, putusan kasasi melepaskan Djoko Tjandra dari segala tuntutan hukum lalu kemudian atas PK kejaksaan, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis dua tahun penjara, sudah menabrak sistem hukum, sehingga harus diluruskan.

"Kan sudah ada putusan kasasi yang memperkuat putusan banding dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu PK dari jaksa, hakim menjatuhkan putusan menghukum Djoko Tjandra dua tahun penjara. Ini yang tidak boleh", ujarnya.

Belum lagi, upaya PK yang diajukan Kejaksaan juga dianggap telah melanggar hukum karena putusan lepas tidak boleh diajukan PK. Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa hak untuk mengajukan upaya hukum PK tidak dimiliki oleh JPU

"Jaksa tidak boleh PK. Di seluruh sistem hukum di dunia ini, PK itu hanya merupakan hak dari terpidana atau ahli waris, bukan hak jaksa. Apalagi putusan PK Itu lebih tinggi dari putusan sebelumnya. Itu yang tidak boleh, dilarang dan tidak dibenarkan Pasal 266 ayat 3 KUHAP," ucapnya.

Menurutnya, putusan PK jika dijatuhkan juga harus lebih ringan dari putusan sebelumnya. Semua ini sudah diatur KUHAP dan dalam praktiknya, salah satunya, ditemukan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang menyeret nama Polycarpus Budihari Priyanto.

Ketika itu Polycarpus dijatuhkan vonis 20 tahun penjara atas PK pertama jaksa. Tapi Polycarpus mengajukan PK kedua dan akhirnya divonis 14 tahun penjara. "Itu salah satu contoh praktik PK. Putusan PK tak boleh lebih tinggi dari putusan sebelumnya," ujar Ricky.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polri Temukan Aliran Dana di Balik Hilangnya Red Notice Djoko Tjandra

Adanya indikasi uang pelicin dari hilangnya red notice Djoko Tjandra ini a setelah penyidik meminta keterangan 15 orang saksi.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu Terima Bantuan Kuota Internet Gratis

Pelajar dan Guru SMP di Kota Bengkulu, mulai Agustus ini mendapat bantuan kuota internet dari pemkot setempat senilai Rp 40.000 per orang.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Jerinx SID Penuhi Panggilan Polisi

Jerinx SID memenuhi panggilan Polda Bali tanpa mengenakan masker, Kamis (6/8/2020).

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Kempupera Alokasikan Rp 371,59 M untuk Peningkatan Fasilitas KSPN Labuan Bajo

Kempupera tahun ini mengalokasikan Rp 371,59 miliar untuk rekonstruksi jalan, pelebaran, penataan trotoar, pemeliharaan rutin, dan drainase KSPN Labuan Bajo.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Penolak Penguburan Jenazah Covid-19 Dihukum 3,5 Bulan Penjara

Khudlori dihukum penjara selama 3,5 bulan penjara dalam kasus penolakan pemakaman jenazah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Banyumas.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Polisi Dalami Penyebab Pasien Covid-19 Bunuh Diri

Polisi tengah mendalami penyebab pasien Covid-19 yang bunuh diri dengan melompat dari jendela di lantai 12 RS Royal Prima Medan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Covid-19 Meningkat Lagi, Kegiatan Belajar Tatap Muka di Kota Jambi Dihentikan

Seluruh sekolah SD, SMP dan sederajat di Kota Jambi tetap melakukan KBM sistem online atau dalam jaringan (daring) selama KBM tatap muka dihentikan.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Sukseskan Pildada Serentak, KPU Sulteng Minta Parpol Kawal Pemutakhiran Data Pemilih

Dikatakan Tanwir, banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat masih muncul dalam daftar pemilih.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

Saksi Jiwasraya Keberatan Atas Pemblokiran dan Penyitaan Rekening Efek

Sejumlah saksi meyakini rekening tersebut tidak terkait dengan perkara rasuah di Asuransi Jiwasraya.

NASIONAL | 6 Agustus 2020

123 Sekolah di Kota Cilegon Mulai Uji Coba Belajar Tatap Muka

Langkah uji coba Pemkot Cilegon terkait perkembangan kasus Covid-19 termasuk menjawab keluhan-keluhan dari orang tua siswa.

NASIONAL | 6 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS